Diakonia.id -Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan serangan di Makassar “bukan merupakan bagian dari perjuangan agama dan tidak mewakili agama apa pun. Ini adalah betul-betul teror, ini adalah musuh kemanusiaan. Kalau pelakunya mengatasnamakan perjuangan agama tertentu, berarti dia telah bergama secara salah. Semua agama itu pro kemanusiaan dan anti terorisme,” kata Mahfud. Saya setuju pernyataan Pak Mahfud. Yang diteror itu tempat Ibadah. Bukan orang perorang. Tampat Ibadah adalah simbol agama. Tujuannya adalah mengadu domba masyarakat dengan membenturkan Agama.
Lantas cukup itu saja dimaknai? Kejadian aksi teror menyerang tempat ibadah bukan sekali ini saja. Tapi sudah berkali kali. Akar masalah sudah diketahui oleh Pak Mahfud, yaitu beragama secara salah. Solusinya juga sederhana. Tidak sulit. Apa itu? Negara harus hadir memastikan agar tidak terjadi orang beragama secara salah. Itu artinya sistem pendidikan agama yang tidak benar. Itulah yang harus diluruskan.
Cobalah mulailah dari hal sederhana yaitu adakan kewajiban sertifikasi pendakwah. Berlaku bagi agama apapun. Setiap pendakwah harus lolos test screening BIN dan BIA. Harus pengikuti program pelatihan pendidikan mental kebangsaan. Lewat proses itu tidak sulit untuk mengetahui apakah pendakwah terindikasi radikal. Negarapun punya dasar hukum menangkap kalau ada pendakwah naik panggung tanpa sertifikasi. Di Mesir, Malaysia yang mayoritas islam, sudah melaksanakan ketentuan bagi pendakwah Islam. Mereka bisa. Apa hasilnya ? Setelah aturan itu diadakan. Hampir tidak pernah lagi terdengar kejadian aksi teror.
Tadinya saya berharap dengan digantinya Menteri Agama dan menunjuk Menteri agama baru yang juga berasal kader Banser yang terkenal berani menegakkan pluralisme demi NKRI. Tetapi hanya hebat pada awalnya. Setelah itu upaya sertifikasi tenggelam begitu saja. Negara tidak punya design kuat untuk menciptakan kedamaian, terutama bila berkaitan dengan emosi umat islam. Pada tataran politik pemerintah mengakui sumber masalah adalah islam disalah gunakan untuk mencapai tujuan politik. Tetapi karena politik juga pemerintah tidak bisa tegas.
Masalahnya rumit. Ini bukan hanya soal sekedar politik yang elite tetap butuh dukungan primodial mendapatkan suara dari umat islam dalam pemilu. Tetapi juga berhubungan dengan sistem yang memungkinkan harus tersedianya anggaran anti teror yang sangat besar. Sangat besar untuk dihilangkan begitu saja. Anggaran kementrian agama yang sangat besar untuk pembinaan umat. Issue besar tentang bahaya teroris perlu terus di update agar anggaran terus ada di pos APBN. Tanpa disadari, politik juga yang membuat islam direndahkan dan terus dipermalukan oleh setiap aksi teror.