Diakonia.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq menggelar rapat bersama aparat dan semua pihak terkait terjadinya polemik penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph. Dalam pertemuan itu didapatkan lima poin kesepakatan.
“Dari pertemuan tersebut ada lima hal yang disepakati dan lima hal itu kita sampaikan saat ini. Intinya kami bersepakat bahwa lima hal yang sudah kita sepakati akan kami jaga bersama,” kata Aunur Rafiq usai pertemuan di kantornya, Jl Jenderal Sudirman-Poros Meral, Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Senin (17/2/2020).
Dalam pertemuan tersebut dihadiri pejabat TNI-Polri, Kajari Karimun, Wakil Ketua DPRD, Kepala Kemenag Karimun, Ketua Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Ketua Aliansi Peduli Kabupaten Karimun (APKK), Ketua LAM Karimun, Ketua Lembaga Melayu Bersatu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), Ketua MUI Karimun, Panitia Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, dan Ketua Pemuda Khatolik Karimun.
Aunur mengatakan dalam rapat tersebut diputuskan untuk sama-sama menjaga Karimun tetap kondusif, aman, dan harmonis. Para peserta rapat sepakat menyatakan Karimun sebagai kabupaten yang menjamin toleransi.
“Jaminan kelangsungan umat beragama untuk beribadah berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita tentu bersama-sama menjaga komitmen ini dengan baik,” ungkap Aunur.
Dia mengatakan kesepakatan ini tidak boleh dilanggar. Jika ada pihak yang melanggar maka akan berhadapan dengan proses hukum.
“Pak kapolres dan TNI sudah menjelaskan kalau ada kesepakatan dilanggar, tentunya proses hukum yang akan bicara. Saya minta juga, apabila kesepakatan hukum ini ada dilanggar, saya minta untuk proses hukum ditegakkan sehingga semua bisa kondusif,” kata Aunur.
Bupati Karimun Punya 5 Poin Kesepakatan Terkait Polemik Penolakan Gereja. Berikut lima kesepakatan hasil rapat:
1. Bupati Karimun menyampaikan 5 poin hasil dari pertemuan Bupati Karimun di Kementerian Agama sebagai Kesepakatan Bersama.
2. Semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung yang terkait keputusan PTUN tentang IMB Gereja Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun.
3. Selama proses hukum berlangsung kedua belah pihak mengupayakan dialog Dan silaturahmi. Pihak gereja tidak melakukan aktivitas pembangunan dan semua pihak diminta tidak melakukan demo.
3. Bupati Karimun telah menyampaikan terkait usulan dari Forum umat Islam Bersatu (FUIB) Dan Aliansi Peduli Kabupaten Karimun (APKK) tentang relokasi pembangunan gereja dan menjadikan Gereja Paroki Santo Joseph cagar Budaya dan pihak gereja melalui Uskup Pangkal Pinang akan mempelajari sambil menunggu proses hukum yang sudah berlangsung.
4. Kementerian Agama, Bupati, uskup, Kanwil Kemenag Kepri akan melakukan silaturahmi ke Kabupaten Karimun untuk bertemu masyarakat dalam upaya menciptakan situasi yang harmonis bagi kehidupan umat beragama di Kabupaten Karimun.
5. Semua pihak harus menghormati hasil keputusan PTUN yang sedang berlangsung.
Diketahui, renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Karimun, Kepri, sedang menjadi polemik. Ada pihak yang menolak renovasi terhadap gereja yang berusia hampir seratus tahun tersebut.
Pihak gereja menyatakan renovasi diperlukan karena kondisi bangunan gereja tersebut sudah lapuk. Mereka juga sudah mengantongi IMB yang diterbitkan Pemkab Karimun untuk renovasi total gereja. Namun, saat ini IMB tersebut tengah digugat di PTUN.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti kinerja pemerintah daerah setempat dalam menangani kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Karimun, Kepulauan Riau. Jokowi langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis dan Menko Polhukam Mahfud Md turun tangan.
Jokowi menegaskan konstitusi menjamin kebebasan warga memeluk agama. Untuk itu, Jokowi juga meminta Idham dan Mahfud menindak kelompok atau masyarakat yang intoleran.
“Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini. Tapi saya lihat, karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi saya perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri tegas, ini harus diselesaikan, baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2). (detik)
