Diakonia.id – Kordinator Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, Dora Balubun mengatakan pihak gereja telah berkali-kali mengirim surat terkait konflik di Papua kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini pihaknya belum juga mendapatkan balasan.
Dora mengatakan surat tersebut berisi permintaan dialog untuk penyelesaian masalah konflik di Papua.
“Pimpinan gereja di Papua terus menerus menyurati pemerintah untuk meminta dialog,” ucap Dora dalam diskusi daring, Jumat (18/6).
“Sampai hari ini, dari catatan kami, permohonan untuk dialog itu belum pernah dijawab oleh pemerintah,” imbuhnya.
Selain pihak gereja, Dora mengatakan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga telah meminta dialog. Menurutnya, dialog adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Ia mengatakan melalui dialog, pihak-pihak terkait seperti masyarakat Papua yang diwakili oleh adat, gereja, pimpinan-pimpinan wilayah dan pemerintah pusat bisa duduk bersama untuk mencari solusi konflik.
“Pihak-pihak bisa duduk secara damai untuk bicara tentang bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik, lebih damai di atas tanah Papua,” imbuhnya.
Dora mengatakan pemerintah seharusnya bersikap terbuka dan berdialog dengan masyarakat Papua. Sebab, sampai saat ini masyarakat Papua sudah bersikap terbuka dan menginginkan dialog.
“Saya sebenarnya melihat bahwa negara sendiri masih mencurigai niat baik orang Papua untuk bicara soal dialog. Sementara orang Papua menawarkan dialog sebagai salah satu cara, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua Yonew Douw juga mengatakan hal serupa. Ia mendesak pemerintah untuk segera menggelar dialog terbuka dengan masyarakat Papua.
Ia mengatakan dengan begitu maka seluruh elemen masyarakat Papua merasa aman.
“Saya mengajak akademisi, aktivis mendesak kepada Jokowi segera mengadakan satu perundingan. Supaya kami masyarakat Papua dan masyarakat sipil juga aman, gereja juga aman, sekolah juga aman,” ucapnya.
Konflik bersenjata di Papua memanas beberapa waktu belakangan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa selama ini permasalahan di Papua tak bisa diselesaikan dengan senjata, melainkan harus dengan pendekatan dialog.
“Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” kata Mahfud.
Usulan tersebut disambut baik oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka menyatakan akan lapang dada berdialog dengan pemerintah Indonesia, asalkan bukan TNI-Polri.
(yla/pmg)
