Diakonia.id – Inilah yang menjadi tema besar seminar yang belum lama ini digelar oleh Pertiwi di Jakarta dimana saya menjadi salah satu pembicaranya, selain Jenderal Hamli dari BNPT Polri dan Susaningtyas Kertopati dari DPR RI. Ketua Umum Pertiwi, Putri K. Wardani, menegaskan tentang urgensi merajut kembali spirit kemajemukan dan nilai-nilai kebangsaan yang mulai “terusik” demi keutuhan dan masa depan bangsa dan negara Indonesia yang gemilang. Menurutnya, spirit kebhinnekaan dan nilai-nilai kebangsaan itu kini bukan hanya terganggu oleh munculnya berbagai kelompok radikal-intoleran tetapi juga oleh sisa-sisa Pilpres yang menimbulkan sejumlah luka menganga.
Saya setuju dengan pendapat Putri Wardani bahwa semua elemen bangsa Indonesia memang perlu diingatkan mengenai gejala dan fenomena memudarnya spirit kebhinnekaan dan kebangsaan lantaran “diserbu” oleh berbagai kelompok agama, ideologi, dan politik radikal-intoleran yang antikemajemukan dan kontrakebangsaan.
Sangat disayangkan kalau Indonesia yang supermajemuk dan superkaya dengan aneka etnis, suku, bahasa, agama, kepercayaan, budaya, tradisi, dan adat-istiadat ini kemudian musnah di kemudian hari hanya karena ulah sekelompok ektremis-intoleran tersebut.
Sementara itu kelompok toleran-pluralis dan kaum pecinta kemajemukan dan perdamaian lengah, abai, atau mungkin takut dan tak mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkan aset-aset kultural bangsa yang tak ternilai harganya. Jika tidak diantisipasi dengan cermat dan strategis, bukan hal yang mustahil jika kelak kebhinnekaan bangsa Indonesia itu rontok berkeping-keping ditelan oleh limbo sejarah dan hanya menyisakan penyesalan tiada tara seperti apa yang pernah terjadi di Afganistan, Suriah, Irak, Arab Saudi, dlsb.
Sudah muncul sejak lama
Meskipun, dalam konteks Indonesia, sejumlah kelompok radikal-intoleran sudah muncul sejak lama di berbagai daerah: dari Sumatera dan Jawa hingga Sulawesi dan Maluku tetapi gaungnya baru terasa mengglobal atau menasional sejak tumbangnya rezim Orde Baru (Orba) dan terutama sejak munculnya “dunia medos”.
Di zaman Orba, nyaris sulit bagi kaum ekstremis-intoleran untuk tumbuh dan berkembang biak (apalagi sampai menyebarkan paham dan ideologi) karena Pak Harto sangat otoriter dan tidak memberi peluang secuil pun bagi mereka untuk berkembang karena dianggap berpotensi mengoyak keamanan dan stabilitas nasional (serta keluarga dan kroni Cendana tentu saja).
Begitu rezim Orba tersungkur, “angin segar” (demokrasi dan kebebasan) pun datang yang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok radikal-intoleran tersebut. Atas nama kebebebasan dan demokrasi, mereka yang dulu bersembunyi di “lorong-lorong kegelapan” mulai bermunculan ke publik dan berani unjuk gigi.
Rezim pasca-Orba yang cenderung lembek, khususnya rezim SBY, turut memberi kontribusi bagi tumbuh-berkembangnya kelompok ini. Begitu pula, media medsos yang bebas-merdeka di Indonesia dijadikan semaksimal mungkin sebagai medium untuk mendistribusikan ideologi keagamaan yang antikemajemukan dan antikemanusiaan serta ujaran-ujaran radikal-intoleran yang menyesatkan.
Sejumlah saluran “tivi mainstream” yang mulai oleng akibat gempuran media online (khususnya YouTube) pun mulai kehilangan idealisme. Demi menghidupi “dapur tv”, mereka pun rela memberi panggung bagi para penceramah dan simpatisan radikalisme dan intoleransi untuk berdakwah dan meracuni publik Indonesia di stasiun-stasiun tv melalui ceramah-ceramah keagamaan maupun program-program “relijius” lain yang overdosis. Akibatnya, para penceramah toleran-pluralis yang mumpuni dan berkualitas pun tersingkir diganti oleh para “penceramah abal-abal kelas pedagang kaki lima”.
Problem bangsa semakin bertambah dengan munculnya sekelompok elit politik dan bisnis (termasuk lingkaran keluarga dan kroni Cendana) yang sakit hati dengan Presiden Joko Widodo atau pemimpin politik-pemerintahan siapapun yang bersih, anti-korupsi, berjiwa nasionalis, dan berkomitmen kuat membangun kejayaan dan kemajuan bangsa (seperti mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok) lantaran akses politik dan previlase bisnis mereka dikebiri dan dipereteli.
Oleh karena itu kaum serakah kekuasaan dan bisnis ini pun tidak segan-segan melakukan apa saja, termasuk kekerasan, menggelontorkan dana, dan menggalang persekongkolan dengan para pedagang agama, tengkulak ideologi, dan kelompok radikal-intoleran untuk menggoncang stabilitas rezim Jokowi dengan berbagai macam cara: dari menghembuskan hoaks-hoaks murahan dan isu-isu sentimen SARA yang dulu di zaman Orba “dimumikan” hingga “proyek kerusuhan” dan makar.
Dimanapun di dunia ini, kelompok-kelompok agama, khususnya kaum Islamis radikal, tidak memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan idealisme keagamaan yang sering mereka kampanyekan dan propagandakan. Mereka hanya berkoar-koar diluar saja tetapi rapuh dari aspek komitmen dan idealisme. Itulah sebabnya kenapa mereka gampang sekali diajak bersekongkol atau berjihad dengan kelompok manapun demi memerangi apa yang mereka anggap atau imajinasikan sebagai “musuh umat Islam”.
Meskipun ironisnya apa yang mereka anggap sebagai “musuh umat Islam” itu adalah umat Islam itu sendiri, sedangkan apa yang mereka anggap sebagai “teman” umat Islam sejatinya adalah “musuh” umat Islam itu. Sejarah mencatat, kelompok Islamis-radikal pernah berkoalisi dengan rezim komunis Soviet, fasis Italia, Nazi Jerman, demokrasi Amerika, dlsb. Itu artinya mereka tidak memiliki idealisme dan komitmen kuat membela Islam dan umatnya yang sering mereka propagandakan.
Lalu apa yang perlu dilakukan guna membendung laju kelompok radikal-intoleran?
Yang jelas strategi “top down” (misalnya melalui kebijakan pemerintah) maupun “bottom up” (misalnya gerakan masif-intensif masyarakat) perlu dilakukan secara simultan dan sinergis. Kolaborasi pemerintah-masyarakat (state-society cooperation) perlu terus digalakkan. Jelasnya, lebih khusus lagi, elemen “civil state” dan “civil society” yang prokebhinnekaan, toleransi dan perdamaian perlu terus bahu-membahu bekerja sama membendung arus deras radikalisme dan intoleransi yang disebarluaskan oleh elemen-elemen “uncivil state” (baca “oknum” pemerintah dan aparat radikal-intoleran) maupun “uncivil society” seperti kelompok milisi/paramiliter, LSM provokator kebencian, preman berkedok agama, sindikat bisnis yang serakah, dan seterusnya.
Jenderal Hamli dalam seminar yang disponsori oleh Pertiwi seperti saya singgung di awal tulisan ini menegaskan perlunya penyebarluasan pendidikan kearifan lokal warisan luhur leluhur bangsa yang sangat kaya yang menjunjung tinggi kebhinnekaan dan toleransi melalui berbagai media: sekolah, forum-forum pengajian, public gathering, dlsb.
Pendidikan memang sangat penting sekali. Kurikulum dan buku-buku bacaan di sekolah-sekolah dari PAUD hingga Perguruan Tinggi yang mengujarkan intoleransi, radikalisme, rasisme, etnosentirisme, dlsb harus dienyahkan diganti dengan yang berspirit atau bermuatan toleransi dan perdamaian. Selanjutnya, guru-guru dan dosen-dosen intoleran dan radikal harus ditatar dan “diruwat”, dan jika tidak mau mengajarkan dan mendidik pentingnya toleransi dan perdamaian kepada para siswa dan mahasiswa harus ditindak tegas. Perlu dibentuk semacam dewan pengawas toleransi dan kebhinnekaan di semua instansi pendidikan.
Bukan hanya di dunia pendidikan saja, oknum-oknum pemerintah dan aparat dan juga pegawai negara (ASN) yang terpapar intoleransi dan radikalisme harus disikapi secara serius dan ditindak tegas agar virus-virus kekerasan dan antikemajemukan tidak menular. Para pekerja di BUMN yang terpapar virus antipluralisme dan proradikalisme juga harus “diamankan” dan diruwat.
Hanya dengan kerja sama intensif-sinergis antara “civil state” dan “civil society” itulah, masa depan bangsa Indonesia diharapkan masih bisa tetap terjaga dengan baik dan lestari serta selamat dari gempuran kelompok intoleran dan radikal yang berusaha merusak sendi-sendi kemajemukan, kebangsaan, keagamaan, dan keindonesiaan.
Sumanto Al Qurtuby adalah anggota dewan pendiri Nusantara Kita Foundation dan Presiden Nusantara Institute. Ia juga Dosen Antropologi Budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Arab Saudi. Ia pernah menjadi fellow dan senior scholar di berbagai universitas seperti National University of Singapore, Kyoto University, University of Notre Dame, dan University of Oxdord. Ia memperoleh gelar doktor (PhD) dari Boston University, Amerika Serikat, di bidang Antropologi Budaya, khususnya Antropologi Politik dan Agama. Ia telah menulis lebih dari 20 buku, ratusan artikel ilmiah, dan ribuan esai popular, baik dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia yang terbit di berbagai media di dalam dan luar negeri. Bukunya yang berjudul Religious Violence and Conciliation in Indonesia diterbitkan oleh Routledge (London & New York) pada 2016. Manuskrip bukunya yang lain, berjudul Saudi Arabia and Indonesian Networks: Migration, Education and Islam, akan diterbitkan oleh I.B. Tauris (London & New York) bekerja sama dengan Muhammad Alagil Arabia-Asia Chair, Asia Research Institute, National University of Singapore.
