{"id":31614,"date":"2020-01-29T17:40:28","date_gmt":"2020-01-29T10:40:28","guid":{"rendered":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/?p=31614"},"modified":"2020-01-28T18:42:37","modified_gmt":"2020-01-28T11:42:37","slug":"menegakkan-konstitusi-konsolidasi-demokrasi-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/menegakkan-konstitusi-konsolidasi-demokrasi-2\/","title":{"rendered":"Menegakkan Konstitusi, Konsolidasi Demokrasi (2)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><button class=\"responsivevoice-button\" type=\"button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\" data-rvtts-action=\"speak\" data-rvtts-text=\"Diakonia.id - BERBAGAI \u201cKEANEHAN\u201d Masalah lain, Pasal 10 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI. Akan tetapi, UU No 34\/2004 tentang TNI, pada Pasal 13 Ayat (2) mengatur bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 3 ayat (3) Tap MPR VII\/2000 yang kedudukannya di bawah UUD. Artinya, Presiden yang oleh UUD dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI hanya dapat mengangkat dan memberhentikan bawahannya dengan persetujuan pihak lain. Ketentuan UU itu tak sesuai UUD 1945 dan melemahkan kedudukan Presiden dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya. Pada Desember 2015, Mahkamah Konstitusi menolak uji konstitusional atas UU No 34\/2004 tersebut. Kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim juga diperlemah. Misalnya, MK tahun 2006 membatalkan kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi yang sekaligus melemahkan kemampuan MK sendiri untuk menegakkan ketertundukan UU terhadap UUD 1945. Maksud semula (original intent) para pelaku amandemen UUD 1945 adalah: KY, dengan tetap menghormati kemerdekaan kekuasaan kehakiman, berwenang mengawasi semua hakim, keciali \u201chakim garis\u201d. Secara bergurau, para anggota PAH I amandemen UUD 1945 hanya mengecualikan \u201chakim garis\u201d, maksudnya hakim garis pertandingan sepak bola. Hakim MK, semua hakim, adalah manusia biasa yang bisa khilaf, sengaja atau tidak. Buktinya, ada hakim konstitusi dan hakim lain yang terjerat tindak pidana korupsi. Pada sisi lain, paham politik dan sebagainya juga dapat mempengaruhi seseorang. Putusan MK tahun 2015 membatalkan peran dan keterlibatan KY dalam proses perekrutan hakim tingkat pertama juga telah melemahkan perintah Pasal 24 UUD 1945 untuk membangun kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam demookrasi, hukum yang adil dan tegak amatlah penting. Oleh karena itu, perekrutan hakim yang baik merupakan awal yang amat menentukan. Demikian pula, April 2017, MK membatalkan UU No 23\/2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai kewenangan Presiden\/Mendagri membatalkan perda yang tak sesuai UU, lalu mengalihkan kewenangan itu ke MA. Keputusan itu memperlemah hierarki perundang-undangan sekaligus memperlemah sistem negara kesatuan. Indonesia adalah negara kesatuan, itulah sistem induknya. Otonomi, desentralisasi dan tugas pembantuan adalah subsistemnya. Subsustem itu harus taat asas pada induknya, sistem negara kesatuan. Mengingat kedudukan itu, seharusnya, sesuai dengan Pasal 24A (1) UUD 1945, Presiden berhak menertibkan semua peraturan yang ada di bawah kekuasaannya. Mestinya yang dapat diajukan banding sampai ke MA adalah keputusan Presiden untuk membatalkan perda, bukan sebaliknya. Demikianlah berbagai contoh langkah menegakkan konstitusi yang juga berarti konsolidasi demokrasi yang perlu dilakukan. Negara hukum yang terbelenggu dan tidak mampu menegakkan hukum bukanlah negara hukum. Negara demokrasi yang tidak menegakkan hukum juga bukan negara demokrasi. (Artikel telah dimuat dalam Kolom Opini, Harian Kompas pada tanggal Selasa 6 Juni 2017 dengan judul \u201cMenegakkan Konstitusi, Konsolidasi Demokrasi\u201d). (leimena.org) \u00a0\" data-rvtts-voice=\"Indonesian Male\"><svg class=\"rvtts-icon\" width=\"22\" height=\"22\" viewBox=\"0 0 22 22\" fill=\"currentColor\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M11 0C4.92345 0 0 4.92345 0 11C0 13.2683 0.690345 15.3772 1.86621 17.1221L0.811724 21.0517L4.70345 20.0124C6.48621 21.2641 8.65586 22 11 22C17.0766 22 22 17.0766 22 11C22 4.92345 17.0766 0 11 0ZM3.99793 9.99862C3.99793 9.44483 4.44552 8.99724 4.99931 8.99724C5.5531 8.99724 6.00069 9.44483 6.00069 9.99862V12.0014C6.00069 12.5552 5.5531 13.0028 4.99931 13.0028C4.44552 13.0028 3.99793 12.5552 3.99793 12.0014V9.99862ZM8.99724 13.9966C8.99724 14.5503 8.54966 14.9979 7.99586 14.9979C7.44207 14.9979 6.99448 14.5503 6.99448 13.9966V7.99586C6.99448 7.44207 7.44207 6.99448 7.99586 6.99448C8.54966 6.99448 8.99724 7.44207 8.99724 7.99586V13.9966ZM12.0014 17.0007C12.0014 17.5545 11.5538 18.0021 11 18.0021C10.4462 18.0021 9.99862 17.5545 9.99862 17.0007V4.99931C9.99862 4.44552 10.4462 3.99793 11 3.99793C11.5538 3.99793 12.0014 4.44552 12.0014 4.99931V17.0007ZM14.9979 13.9966C14.9979 14.5503 14.5503 14.9979 13.9966 14.9979C13.4428 14.9979 12.9952 14.5503 12.9952 13.9966V7.99586C12.9952 7.44207 13.4428 6.99448 13.9966 6.99448C14.5503 6.99448 14.9979 7.44207 14.9979 7.99586V13.9966ZM18.0021 12.0014C18.0021 12.5552 17.5545 13.0028 17.0007 13.0028C16.4469 13.0028 15.9993 12.5552 15.9993 12.0014V9.99862C15.9993 9.44483 16.4469 8.99724 17.0007 8.99724C17.5545 8.99724 18.0021 9.44483 18.0021 9.99862V12.0014Z\"\/><\/svg><span class=\"responsivevoice-button__label\">Baca Artikel<\/span><\/button><br \/>\n<strong>Diakonia.id <\/strong>&#8211;<\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<h5><strong>BERBAGAI \u201cKEANEHAN\u201d<\/strong><\/h5>\n<p>Masalah lain, Pasal 10 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI. Akan tetapi, UU No 34\/2004 tentang TNI, pada Pasal 13 Ayat (2) mengatur bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.<\/p>\n<p>Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 3 ayat (3) Tap MPR VII\/2000 yang kedudukannya di bawah UUD. Artinya, Presiden yang oleh UUD dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI hanya dapat mengangkat dan memberhentikan bawahannya dengan persetujuan pihak lain. Ketentuan UU itu tak sesuai UUD 1945 dan melemahkan kedudukan Presiden dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya. Pada Desember 2015, Mahkamah Konstitusi menolak uji konstitusional atas UU No 34\/2004 tersebut.<\/p>\n<p>Kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim juga diperlemah. Misalnya, MK tahun 2006 membatalkan kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi yang sekaligus melemahkan kemampuan MK sendiri untuk menegakkan ketertundukan UU terhadap UUD 1945. Maksud semula (<em>original intent<\/em>) para pelaku amandemen UUD 1945 adalah: KY, dengan tetap menghormati kemerdekaan kekuasaan kehakiman, berwenang mengawasi semua hakim, keciali \u201chakim garis\u201d. Secara bergurau, para anggota PAH I amandemen UUD 1945 hanya mengecualikan \u201chakim garis\u201d, maksudnya hakim garis pertandingan sepak bola. Hakim MK, semua hakim, adalah manusia biasa yang bisa khilaf, sengaja atau tidak. Buktinya, ada hakim konstitusi dan hakim lain yang terjerat tindak pidana korupsi. Pada sisi lain, paham politik dan sebagainya juga dapat mempengaruhi seseorang.<\/p>\n<p>Putusan MK tahun 2015 membatalkan peran dan keterlibatan KY dalam proses perekrutan hakim tingkat pertama juga telah melemahkan perintah Pasal 24 UUD 1945 untuk membangun kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam demookrasi, hukum yang adil dan tegak amatlah penting. Oleh karena itu, perekrutan hakim yang baik merupakan awal yang amat menentukan.<\/p>\n<p>Demikian pula, April 2017, MK membatalkan UU No 23\/2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai kewenangan Presiden\/Mendagri membatalkan perda yang tak sesuai UU, lalu mengalihkan kewenangan itu ke MA. Keputusan itu memperlemah hierarki perundang-undangan sekaligus memperlemah sistem negara kesatuan. Indonesia adalah negara kesatuan, itulah sistem induknya. Otonomi, desentralisasi dan tugas pembantuan adalah subsistemnya. Subsustem itu harus taat asas pada induknya, sistem negara kesatuan. Mengingat kedudukan itu, seharusnya, sesuai dengan Pasal 24A (1) UUD 1945, Presiden berhak menertibkan semua peraturan yang ada di bawah kekuasaannya. Mestinya yang dapat diajukan banding sampai ke MA adalah keputusan Presiden untuk membatalkan perda, bukan sebaliknya.<\/p>\n<p class=\"mc-toc-title\">Demikianlah berbagai contoh langkah menegakkan konstitusi yang juga berarti konsolidasi demokrasi yang perlu dilakukan. Negara hukum yang terbelenggu dan tidak mampu menegakkan hukum bukanlah negara hukum. Negara demokrasi yang tidak menegakkan hukum juga bukan negara demokrasi.<\/p>\n<p><em>(Artikel telah dimuat dalam Kolom Opini, Harian Kompas pada tanggal Selasa 6 Juni 2017 dengan judul \u201cMenegakkan Konstitusi, Konsolidasi Demokrasi\u201d). (leimena.org)<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diakonia.id &#8211; BERBAGAI \u201cKEANEHAN\u201d Masalah lain, Pasal 10 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI. Akan tetapi, UU No 34\/2004 tentang TNI, pada Pasal 13 Ayat (2) mengatur bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 3 ayat (3) Tap MPR VII\/2000 yang kedudukannya [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":31607,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"source_name":"","source_url":"","via_name":"","via_url":"","override_template":"0","override":[{"template":"1","single_blog_custom":"","parallax":"1","fullscreen":"0","layout":"right-sidebar","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"top","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_author_image":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","show_post_reading_time":"0","post_reading_time_wpm":"300","show_zoom_button":"0","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","show_popup_post":"1","number_popup_post":"1","show_author_box":"0","show_post_related":"0","show_inline_post_related":"0"}],"override_image_size":"0","image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post":"0","trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending"},"jnews_primary_category":{"id":"14"},"jnews_override_bookmark_settings":[],"jnews_social_meta":{"fb_title":"","fb_description":"","fb_image":"","twitter_title":"","twitter_description":"","twitter_image":""},"jnews_override_counter":{"override_view_counter":"0","view_counter_number":"0","override_share_counter":"0","share_counter_number":"0","override_like_counter":"0","like_counter_number":"0","override_dislike_counter":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-31614","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kebangsaan"],"better_featured_image":{"id":31607,"alt_text":"","caption":"","description":"","source_url":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Leimena_institut.jpg","medium_large":"https:\/\/i0.wp.com\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Leimena_institut.jpg?fit=400%2C400&ssl=1","post_thumbnail":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Leimena_institut.jpg"},"categories_detail":[{"id":14,"name":"Kebangsaan","description":"","slug":"kebangsaan","count":107,"parent":0}],"author_name":"Diakonia Indonesia","author_img":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/566178b6a9f3c2c7806468985c94c4cc2db638675565981dee558f164d50c689?s=96&d=mm&r=g","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Leimena_institut.jpg?fit=400%2C400&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"comment_count":0,"views":"1064","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31614","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31614"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31614\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31607"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31614"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31614"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31614"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}