{"id":34748,"date":"2019-12-23T11:20:28","date_gmt":"2019-12-23T04:20:28","guid":{"rendered":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/?p=34748"},"modified":"2020-03-12T10:36:10","modified_gmt":"2020-03-12T03:36:10","slug":"pembangunan-gereja-dan-pura-masih-kerap-ditolak-pemerintah-klaim-angka-kerukunan-umat-beragama-indonesia-tinggi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/pembangunan-gereja-dan-pura-masih-kerap-ditolak-pemerintah-klaim-angka-kerukunan-umat-beragama-indonesia-tinggi\/","title":{"rendered":"Pembangunan gereja dan pura masih kerap ditolak, pemerintah klaim angka kerukunan umat beragama Indonesia &#8216;tinggi&#8217;"},"content":{"rendered":"<button class=\"responsivevoice-button\" type=\"button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\" data-rvtts-action=\"speak\" data-rvtts-text=\"Diakonia.id - Angka kerukunan beragama yang diklaim &#039;tinggi&#039; oleh kementerian agama diragukan sejumlah pihak di tengah masih maraknya kasus intoleransi di Indonesia. Sejumlah pihak yang mengatakan masih menuntut hak untuk beribadah di lokasi layak adalah dari Gereja Kristen Indonesia, GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat. Sudah tujuh tahun, puluhan jemaat gereja menggelar ibadah Minggu di jalan seberang Istana Negara untuk mendesak pemerintah menjamin hak mereka beribadah. Mereka bahkan berencana menggelar ibadah Natal di atas aspal untuk ketujuh kalinya. Gereja mereka, yang selesai dibangun tahun 2006, disegel empat tahun kemudian setelah sekelompok masyarakat menganggap pembangunan gereja itu menyalahi aturan. Maka, sejak 2011, mereka beribadah di rumah jemaat dan di depan Istana. Salah seorang jemaat GKI Yasmin, Renata Anggraeni, mengatakan perjuangan jemaat untuk menuntut hak melelahkan. &quot;Orang bisa dengan gagah bertindak intoleran&quot; Sebelumnya, gereja itu memiliki sekitar 400 jemaat, namun angka itu menyusut menjadi puluhan karena jemaat-jemaat yang sudah tua tak lagi kuat beribadah di bawah terik matahari di depan istana. &quot;Jujur kalau dari saya secara pribadi, hal ini melelahkan mungkin hanya orang-orang tertentu yang berani bersuara di depan. Tapi kalau bukan kami, siapa lagi?&quot; ujar Renata. Selain GKI Yasmin, jemaat gereja HKBP Filadelfia Bekasi Jawa Barat juga ikut ibadah di depan Istana karena mengalami hal serupa. Selain umat Kristen, sejumlah kelompok minoritas di Jawa Barat juga masih kesulitan beribadah, seperti umat Ahmadiyah di Sukabumi hingga penganut Hindu di Bekasi. Meski begitu, berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama, yang dirilis Kementerian Agama (11\/12), kerukunan di Jawa Barat masuk dalam kategori tinggi karena meraih angka 68,5, meski berada di bawah rata-rata nasional, yakni 73, 8. Hasil survei itu dikritisi oleh Diah Pitaloka, anggota komisi VIII fraksi PDI-P, yang mempertanyakan metode survei yang dilaksanakan kementerian merujuk kasus-kasus intoleransi di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Hal itu dinyatakannya saat menghadiri peluncuran indeks kerukunan beragama di Kementerian Agama. &quot;Kayak gini-gini hal-hal kayak gini, terpotret nggak dari risetnya. Orang bisa dengan gagah bertindak intoleran dan tidak merasa bersalah atas nama keyakinan. Nah ini terpotret nggak? Angka kuantitatifnya, bisa nggak merepresentasikan kondisi kualitatifnya?&quot; tanya Diah. &quot;Belum lagi jangan-jangan... mohon maaf ini kan ada elemen birokrasi juga ya,&quot; ujarnya. &#039;Tidak mempertimbangkan kasus-kasus intoleransi&#039; Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Abdurrahman Mas&#039;ud, yang juga menghadiri acara itu, menjawab keraguan itu dengan mengatakan survei yang dilakukan lembaganya valid. Namun, ia mengakui indeks itu tidak mempertimbangkan kasus-kasus intoleransi yang ada, hal yang sering disebutkan oleh sejumlah pakar. &quot;Tapi ini kan survei kerukunan, bukan survei konflik umat beragama. Itu yang penting,&quot; ujar Mas&#039;ud. Ia menambahkan pemerintah belum melakukan survei mengenai kasus-kasus intoleransi umat beragama, namun optimistis angkanya akan lebih rendah dari angka kerukunan. &quot;Insya Allah lebih tinggi kerukunannya,&quot; ujarnya. Menurut hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dimumumkan November lalu, secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik, bahkan lebih buruk dibanding 2016-2017. Laporan itu memaparkan lebih dari 50% umat Muslim keberatan jika warga non-Muslim membangun rumah ibadah di sekitar mereka. LSI juga menilai cukup banyak umat Muslim (37,2%) yang setuju bahwa umat agama minoritas di Indonesia harus mengikuti kemauan Muslim mayoritas Survei itu juga mengatakan terjadi penurunan toleransi warga non-muslim terhadap warga muslim, yang tercermin dari berkurangnya jumlah orang yang tidak keberatan memiliki pemimpin beragama Muslim, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Setara Institut mencatat sejak tahun 2007 hingga 2018, sudah terjadi 2.400 peristiwa pelanggaran Kondisi Kebebasan\/Berkeyakinan (KKB) dengan kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat. Yang paling sering menjadi korban adalah jemaah Ahmadiyah diikuti penganut aliran keagamaan dan umat Kristen. &#039;Harus pertajam survei&#039; Jemaat gereja Yasmin, Renata Anggraeini menyayangkan langkah pemerintah untuk memisahkan masalah intoleransi dengan tingkat kerukunan. Senada dengan itu, Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi mengatakan peristiwa intoleransi seharusnya dipertimbangkan untuk menentukan angka kerukunan. &quot;Toleransi itu kan secara positif bisa ditafsirkan sebagai di absence of violance(ketiadaan kekerasan). Artinya kekerasannya harus diukur,&quot; ujarnya. Hal yang sama dikatakan oleh Direktur Riset Setara Institute Halili yang mengatakan dengan hanya menganalisa persepsi masyarakat mengenai kerukunan, kementerian cenderung menyederhanakan kondisi yang sebenarnya terjadi. &quot;Harusnya mempertimbangkan catatan peristiwa, kualitatif secara umum,&quot; ujarnya. Diah Pitaloka, anggota komisi VIII DPR, meminta kementerian agama untuk mempertajam hasil riset mereka dengan melakukan penelitian kualitatif dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang tidak normatif pada responden. Menurutnya hal itu penting untuk memotret kondisi kerukunan beragama yang sebenarnya terjadi di Indonesia. (BBC)\" data-rvtts-voice=\"Indonesian Male\"><svg class=\"rvtts-icon\" width=\"22\" height=\"22\" viewBox=\"0 0 22 22\" fill=\"currentColor\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M11 0C4.92345 0 0 4.92345 0 11C0 13.2683 0.690345 15.3772 1.86621 17.1221L0.811724 21.0517L4.70345 20.0124C6.48621 21.2641 8.65586 22 11 22C17.0766 22 22 17.0766 22 11C22 4.92345 17.0766 0 11 0ZM3.99793 9.99862C3.99793 9.44483 4.44552 8.99724 4.99931 8.99724C5.5531 8.99724 6.00069 9.44483 6.00069 9.99862V12.0014C6.00069 12.5552 5.5531 13.0028 4.99931 13.0028C4.44552 13.0028 3.99793 12.5552 3.99793 12.0014V9.99862ZM8.99724 13.9966C8.99724 14.5503 8.54966 14.9979 7.99586 14.9979C7.44207 14.9979 6.99448 14.5503 6.99448 13.9966V7.99586C6.99448 7.44207 7.44207 6.99448 7.99586 6.99448C8.54966 6.99448 8.99724 7.44207 8.99724 7.99586V13.9966ZM12.0014 17.0007C12.0014 17.5545 11.5538 18.0021 11 18.0021C10.4462 18.0021 9.99862 17.5545 9.99862 17.0007V4.99931C9.99862 4.44552 10.4462 3.99793 11 3.99793C11.5538 3.99793 12.0014 4.44552 12.0014 4.99931V17.0007ZM14.9979 13.9966C14.9979 14.5503 14.5503 14.9979 13.9966 14.9979C13.4428 14.9979 12.9952 14.5503 12.9952 13.9966V7.99586C12.9952 7.44207 13.4428 6.99448 13.9966 6.99448C14.5503 6.99448 14.9979 7.44207 14.9979 7.99586V13.9966ZM18.0021 12.0014C18.0021 12.5552 17.5545 13.0028 17.0007 13.0028C16.4469 13.0028 15.9993 12.5552 15.9993 12.0014V9.99862C15.9993 9.44483 16.4469 8.99724 17.0007 8.99724C17.5545 8.99724 18.0021 9.44483 18.0021 9.99862V12.0014Z\"\/><\/svg><span class=\"responsivevoice-button__label\">Baca Artikel<\/span><\/button>\n<p class=\"story-body__introduction\"><strong>Diakonia.id<\/strong> &#8211; Angka kerukunan beragama yang diklaim &#8216;tinggi&#8217; oleh kementerian agama diragukan sejumlah pihak di tengah masih maraknya kasus intoleransi di Indonesia.<\/p>\n<div>\n<p>Sejumlah pihak yang mengatakan masih menuntut hak untuk beribadah di lokasi layak adalah dari Gereja Kristen Indonesia, GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat.<\/p>\n<p>Sudah tujuh tahun, puluhan jemaat gereja menggelar ibadah Minggu di jalan seberang Istana Negara untuk mendesak pemerintah menjamin hak mereka beribadah.<\/p>\n<p>Mereka bahkan berencana menggelar ibadah Natal di atas aspal untuk ketujuh kalinya.<\/p>\n<p>Gereja mereka, yang selesai dibangun tahun 2006, disegel empat tahun kemudian setelah sekelompok masyarakat menganggap pembangunan gereja itu menyalahi aturan.<\/p>\n<p>Maka, sejak 2011, mereka beribadah di rumah jemaat dan di depan Istana.<\/p>\n<p>Salah seorang jemaat GKI Yasmin, Renata Anggraeni, mengatakan perjuangan jemaat untuk menuntut hak melelahkan.<\/p>\n<p><strong>&#8220;<\/strong><strong>Orang bisa dengan gagah bertindak intoleran<\/strong><strong>&#8220;<\/strong><\/p>\n<p>Sebelumnya, gereja itu memiliki sekitar 400 jemaat, namun angka itu menyusut menjadi puluhan karena jemaat-jemaat yang sudah tua tak lagi kuat beribadah di bawah terik matahari di depan istana.<\/p>\n<p>&#8220;Jujur kalau dari saya secara pribadi, hal ini melelahkan mungkin hanya orang-orang tertentu yang berani bersuara di depan. Tapi kalau bukan kami, siapa lagi?&#8221; ujar Renata.<\/p>\n<p>Selain GKI Yasmin, jemaat gereja HKBP Filadelfia Bekasi Jawa Barat juga ikut ibadah di depan Istana karena mengalami hal serupa.<\/p>\n<p>Selain umat Kristen, sejumlah kelompok minoritas di Jawa Barat juga masih kesulitan beribadah, seperti <a class=\"story-body__link\" href=\"https:\/\/www.bbc.com\/indonesia\/indonesia-47849348\">umat Ahmadiyah di Sukabumi<\/a> hingga <a class=\"story-body__link\" href=\"https:\/\/www.bbc.com\/indonesia\/indonesia-48215796\">penganut Hindu di Bekasi<\/a>.<\/p>\n<p>Meski begitu, berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama, yang dirilis Kementerian Agama (11\/12), kerukunan di Jawa Barat masuk dalam kategori tinggi karena meraih angka 68,5, meski berada di bawah rata-rata nasional, yakni 73, 8.<\/p>\n<p>Hasil survei itu dikritisi oleh Diah Pitaloka, anggota komisi VIII fraksi PDI-P, yang mempertanyakan metode survei yang dilaksanakan kementerian merujuk kasus-kasus intoleransi di Indonesia, khususnya Jawa Barat.<\/p>\n<p>Hal itu dinyatakannya saat menghadiri peluncuran indeks kerukunan beragama di Kementerian Agama.<\/p>\n<p>&#8220;Kayak gini-gini hal-hal kayak gini, terpotret nggak dari risetnya. Orang bisa dengan gagah bertindak intoleran dan tidak merasa bersalah atas nama keyakinan. Nah ini terpotret nggak? Angka kuantitatifnya, bisa nggak merepresentasikan kondisi kualitatifnya?&#8221; tanya Diah.<\/p>\n<p>&#8220;Belum lagi jangan-jangan&#8230; mohon maaf ini kan ada elemen birokrasi juga ya,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<h2 class=\"story-body__crosshead\">&#8216;Tidak mempertimbangkan kasus-kasus intoleransi&#8217;<\/h2>\n<p>Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Abdurrahman Mas&#8217;ud, yang juga menghadiri acara itu, menjawab keraguan itu dengan mengatakan survei yang dilakukan lembaganya valid.<\/p>\n<p>Namun, ia mengakui indeks itu tidak mempertimbangkan kasus-kasus intoleransi yang ada, hal yang sering disebutkan oleh sejumlah pakar.<\/p>\n<p>&#8220;Tapi ini kan survei kerukunan, bukan survei konflik umat beragama. Itu yang penting,&#8221; ujar Mas&#8217;ud.<\/p>\n<p>Ia menambahkan pemerintah belum melakukan survei mengenai kasus-kasus intoleransi umat beragama, namun optimistis angkanya akan lebih rendah dari angka kerukunan.<\/p>\n<p>&#8220;Insya Allah lebih tinggi kerukunannya,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>Menurut hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dimumumkan November lalu, secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik, bahkan lebih buruk dibanding 2016-2017.<\/p>\n<p>Laporan itu memaparkan lebih dari 50% umat Muslim keberatan jika warga non-Muslim membangun rumah ibadah di sekitar mereka.<\/p>\n<p>LSI juga menilai cukup banyak umat Muslim (37,2%) yang setuju bahwa umat agama minoritas di Indonesia harus mengikuti kemauan Muslim mayoritas<\/p>\n<p>Survei itu juga mengatakan terjadi penurunan toleransi warga non-muslim terhadap warga muslim, yang tercermin dari berkurangnya jumlah orang yang tidak keberatan memiliki pemimpin beragama Muslim, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.<\/p>\n<p>Sementara itu, Setara Institut mencatat sejak tahun 2007 hingga 2018, sudah terjadi 2.400 peristiwa pelanggaran Kondisi Kebebasan\/Berkeyakinan (KKB) dengan kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat.<\/p>\n<p>Yang paling sering menjadi korban adalah jemaah Ahmadiyah diikuti penganut aliran keagamaan dan umat Kristen.<\/p>\n<figure class=\"media-landscape no-caption full-width\"><\/figure>\n<h2 class=\"story-body__crosshead\">&#8216;Harus pertajam survei&#8217;<\/h2>\n<p>Jemaat gereja Yasmin, Renata Anggraeini menyayangkan langkah pemerintah untuk memisahkan masalah intoleransi dengan tingkat kerukunan.<\/p>\n<p>Senada dengan itu, Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi mengatakan peristiwa intoleransi seharusnya dipertimbangkan untuk menentukan angka kerukunan.<\/p>\n<p>&#8220;Toleransi itu kan secara positif bisa ditafsirkan sebagai di <i>absence of violance<\/i>(ketiadaan kekerasan). Artinya kekerasannya harus diukur,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>Hal yang sama dikatakan oleh Direktur Riset Setara Institute Halili yang mengatakan dengan hanya menganalisa persepsi masyarakat mengenai kerukunan, kementerian cenderung menyederhanakan kondisi yang sebenarnya terjadi.<\/p>\n<p>&#8220;Harusnya mempertimbangkan catatan peristiwa, kualitatif secara umum,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>Diah Pitaloka, anggota komisi VIII DPR, meminta kementerian agama untuk mempertajam hasil riset mereka dengan melakukan penelitian kualitatif dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang tidak normatif pada responden.<\/p>\n<p>Menurutnya hal itu penting untuk memotret kondisi kerukunan beragama yang sebenarnya terjadi di Indonesia. (BBC)<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diakonia.id &#8211; Angka kerukunan beragama yang diklaim &#8216;tinggi&#8217; oleh kementerian agama diragukan sejumlah pihak di tengah masih maraknya kasus intoleransi di Indonesia. Sejumlah pihak yang mengatakan masih menuntut hak untuk beribadah di lokasi layak adalah dari Gereja Kristen Indonesia, GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat. Sudah tujuh tahun, puluhan jemaat gereja menggelar ibadah Minggu di jalan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":34749,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"source_name":"","source_url":"","via_name":"","via_url":"","override_template":"0","override":[{"template":"1","single_blog_custom":"","parallax":"1","fullscreen":"0","layout":"right-sidebar","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"top","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_author_image":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","show_post_reading_time":"0","post_reading_time_wpm":"300","show_zoom_button":"0","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","show_popup_post":"1","number_popup_post":"1","show_author_box":"0","show_post_related":"0","show_inline_post_related":"0"}],"override_image_size":"0","image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post":"0","trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post":"0","sponsored_post_label":"","sponsored_post_name":"","sponsored_post_url":"","sponsored_post_logo_enable":"0","sponsored_post_logo":"","sponsored_post_desc":""},"jnews_primary_category":{"id":"14"},"jnews_override_bookmark_settings":[],"jnews_social_meta":{"fb_title":"","fb_description":"","fb_image":"","twitter_title":"","twitter_description":"","twitter_image":""},"jnews_override_counter":{"override_view_counter":"0","view_counter_number":"0","override_share_counter":"0","share_counter_number":"0","override_like_counter":"0","like_counter_number":"0","override_dislike_counter":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[5,14,3],"tags":[],"class_list":["post-34748","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gereja","category-kebangsaan","category-umum"],"better_featured_image":{"id":34749,"alt_text":"","caption":"","description":"aec7026cd5ad02aab684214dc74c2919","source_url":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/pembangunan-gereja-dan-pura-masih-kerap-ditolak-pemerintah-klaim-angka-kerukunan-umat-beragama-indonesia-tinggi_5dfcfeb6b34ba.jpeg","medium_large":"https:\/\/i0.wp.com\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/pembangunan-gereja-dan-pura-masih-kerap-ditolak-pemerintah-klaim-angka-kerukunan-umat-beragama-indonesia-tinggi_5dfcfeb6b34ba.jpeg?fit=320%2C180&ssl=1","post_thumbnail":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/pembangunan-gereja-dan-pura-masih-kerap-ditolak-pemerintah-klaim-angka-kerukunan-umat-beragama-indonesia-tinggi_5dfcfeb6b34ba.jpeg"},"categories_detail":[{"id":5,"name":"Gereja","description":"","slug":"gereja","count":204,"parent":0},{"id":14,"name":"Kebangsaan","description":"","slug":"kebangsaan","count":107,"parent":0},{"id":3,"name":"Umum","description":"","slug":"umum","count":768,"parent":0}],"author_name":"Diakonia Indonesia","author_img":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/566178b6a9f3c2c7806468985c94c4cc2db638675565981dee558f164d50c689?s=96&d=mm&r=g","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/pembangunan-gereja-dan-pura-masih-kerap-ditolak-pemerintah-klaim-angka-kerukunan-umat-beragama-indonesia-tinggi_5dfcfeb6b34ba.jpeg?fit=320%2C180&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"comment_count":0,"views":"1788","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34748","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34748"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34748\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34749"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34748"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34748"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34748"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}