{"id":34756,"date":"2019-12-22T20:40:21","date_gmt":"2019-12-22T13:40:21","guid":{"rendered":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/?p=34756"},"modified":"2019-12-22T16:45:01","modified_gmt":"2019-12-22T09:45:01","slug":"india-akan-beri-status-warga-negara-ke-pendatang-dengan-syarat-bukan-muslim","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/india-akan-beri-status-warga-negara-ke-pendatang-dengan-syarat-bukan-muslim\/","title":{"rendered":"India akan beri status warga negara ke pendatang dengan syarat bukan Muslim"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><button class=\"responsivevoice-button\" type=\"button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\" data-rvtts-action=\"speak\" data-rvtts-text=\"Diakonia.id - Berdasarkan CAB, akan ada pengecualian bagi enam komunitas agama minoritas: Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi dan Kristen, apabila mereka bisa membuktikan bahwa mereka berasal dari Pakistan, Afghanistan atau Bangladesh. Syarat untuk mereka diperpendek menjadi enam tahun, serupa dengan syarat untuk nonwarganegara yang ingin menjadi warga negara India. Mengapa RUU ini kontroversial? Pihak oposisi mengatakan RUU ini bersifat eksklusif dan melanggar prinsip sekular yang menaungi konstitutsi India. Menurut mereka, agama dan kepercayaan tak boleh menjadi syarat untuk meraih kewarganegaraan. Konstitusi India melarang diskriminasi berdasar agama terhadap warga negara, serta menjamin semua orang sama di hadapan hukum. Pengacara Gautam Bhatia mengatakan dengan membuat pembagian Muslim dan non-Muslim, RUU ini, &quot;secara terbuka dan terus terang mengubah diskriminasi agama menjadi hukum, bertentangan dengan semangat sekular di negara kami&quot;. Sejarawan Mukul Kesavan mengatakan RUU ini &quot;berkesan diarahkan untuk orang asing, tapi tujuan sebenarnya adalah delegitimasi kewarganegaraan Muslim&quot;. Menurut pengkritiknya, jika memang diarahkan untuk melindungi minoritas, RUU ini seharusnya memasukkan komunitas minoritas Muslim yang menghadapi persekusi di negara asal mereka. Misalnya kelompok Ahmadiyah di Pakistan dan Rohingya di Myanmar. Sementara itu pemerintah India malahan sedang berupaya mendeportasi pengungsi Rohingya dari India melalui keputusan Mahkamah Agung. Pemimpin senior BJP Ram Madhav membela RUU ini dengan mengatakan, &quot;tak ada negara di dunia yang menerima imigran gelap&quot;. R Jagannathan, direktur eksekutif di majalah Swarajya yang juga mendukung RUU itu, menulis bahwa &quot;dikecualikannya Muslim dari cakupan RUU ini berangkat dari kenyataan bahwa ketiga negara yang disebut itu merupakan negara Islamis, baik karena disebut di konstitusi mereka, maupun akibat tindakan kaum militan Islam yang menyasar pada kelompok minoritas yang dipaksa berpindah agama atau dirundung&quot;. Bagaimana sejarah RUU ini? Citizen Amendment Bill pertama kali dibicarakan di parlemen bulan Juli 2016. RUU ini lolos di majelis rendah yang dihuni oleh mayoritas dari BJP, tapi belum bisa lolos dari majelis tinggi, setelah terjadi protes yang diiringi kekerasan anti-imigran di timur laut India. Protes terjadi dengan hebat di negara bagian Assam, di mana pada bulan Agustus lalu dua juta penduduk dikeluarkan dari daftar warga negara. Daftar warga negara atau National Register of Citizens (NRC) merupakan daftar orang yang bisa membuktikan bahwa mereka telah berada di India sebelum 24 Maret 1971, sehari sebelum negara tetangga, Bangladesh, memerdekakan diri dari India. Menjelang penerbitan NRC sebelumnya, BJP telah mendukung NRC, tetapi mengubah tanggal di dalamnya sebelum daftar final diumumkan, dan mengatakan hal itu disebabkan oleh faktor kekeliruan. Akibatnya, jutaan orang dikeluarkan dari daftar warga negara dan berpeluang menjadi imigran gelap di India. Namun imigran Hindu Bengali - pemilih utama BJP - dan non-Muslim lainnya bisa tetap tinggal di Assam dan ada di daftar itu seandainya CAB ini diaktifkan. Di sinilah RUU yang sedang diusulkan terhubung dengan daftar warga negara itu, dan berpeluang memberi tekanan kepada kelompok Muslim karena tak mendapat perlakuan yang sama dengan non-Muslim. Belakangan, Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengusulkan adanya daftar warga negara di tingkat nasional untuk memastikan bahwa &quot;setiap penyusup harus diidentifikasi dan diusir dari India&quot; pada tahun 2024. &quot;Jika pemerintah berkeras dengan rencana menjalankan NRC secara nasional, Muslim yang terkena aturan itu akan tetap menjadi imigran gelap, sedangkan bagi yang lainnya (non-Muslim) akan mendapatkan pemutihan oleh Citizenship Amendment Bill itu apabila mereka bisa menunjukkan bahwa mereka berasal dari Afghanistan, Bangladesh atau Pakistan,&quot; kata Bhatia. Ketika NRC dan CAB digabungkan, keduanya &quot;berpotensi mengubah India menjadi masyarakat mayoritas dengan hak-hak warga negara yang berbeda-beda,&quot; kata ahli sosiologi Niraja Gopal Jaya. (BBC)\" data-rvtts-voice=\"Indonesian Male\"><svg class=\"rvtts-icon\" width=\"22\" height=\"22\" viewBox=\"0 0 22 22\" fill=\"currentColor\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M11 0C4.92345 0 0 4.92345 0 11C0 13.2683 0.690345 15.3772 1.86621 17.1221L0.811724 21.0517L4.70345 20.0124C6.48621 21.2641 8.65586 22 11 22C17.0766 22 22 17.0766 22 11C22 4.92345 17.0766 0 11 0ZM3.99793 9.99862C3.99793 9.44483 4.44552 8.99724 4.99931 8.99724C5.5531 8.99724 6.00069 9.44483 6.00069 9.99862V12.0014C6.00069 12.5552 5.5531 13.0028 4.99931 13.0028C4.44552 13.0028 3.99793 12.5552 3.99793 12.0014V9.99862ZM8.99724 13.9966C8.99724 14.5503 8.54966 14.9979 7.99586 14.9979C7.44207 14.9979 6.99448 14.5503 6.99448 13.9966V7.99586C6.99448 7.44207 7.44207 6.99448 7.99586 6.99448C8.54966 6.99448 8.99724 7.44207 8.99724 7.99586V13.9966ZM12.0014 17.0007C12.0014 17.5545 11.5538 18.0021 11 18.0021C10.4462 18.0021 9.99862 17.5545 9.99862 17.0007V4.99931C9.99862 4.44552 10.4462 3.99793 11 3.99793C11.5538 3.99793 12.0014 4.44552 12.0014 4.99931V17.0007ZM14.9979 13.9966C14.9979 14.5503 14.5503 14.9979 13.9966 14.9979C13.4428 14.9979 12.9952 14.5503 12.9952 13.9966V7.99586C12.9952 7.44207 13.4428 6.99448 13.9966 6.99448C14.5503 6.99448 14.9979 7.44207 14.9979 7.99586V13.9966ZM18.0021 12.0014C18.0021 12.5552 17.5545 13.0028 17.0007 13.0028C16.4469 13.0028 15.9993 12.5552 15.9993 12.0014V9.99862C15.9993 9.44483 16.4469 8.99724 17.0007 8.99724C17.5545 8.99724 18.0021 9.44483 18.0021 9.99862V12.0014Z\"\/><\/svg><span class=\"responsivevoice-button__label\">Baca Artikel<\/span><\/button><\/p>\n<p><strong>Diakonia.id<\/strong> &#8211; Berdasarkan CAB, akan ada pengecualian bagi enam komunitas agama minoritas: Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi dan Kristen, apabila mereka bisa membuktikan bahwa mereka berasal dari Pakistan, Afghanistan atau Bangladesh.<\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p>Syarat untuk mereka diperpendek menjadi enam tahun, serupa dengan syarat untuk nonwarganegara yang ingin menjadi warga negara India.<\/p>\n<h2 class=\"story-body__crosshead\">Mengapa RUU ini kontroversial?<\/h2>\n<p>Pihak oposisi mengatakan RUU ini bersifat eksklusif dan melanggar prinsip sekular yang menaungi konstitutsi India.<\/p>\n<p>Menurut mereka, agama dan kepercayaan tak boleh menjadi syarat untuk meraih kewarganegaraan.<\/p>\n<p>Konstitusi India melarang diskriminasi berdasar agama terhadap warga negara, serta menjamin semua orang sama di hadapan hukum.<\/p>\n<p>Pengacara Gautam Bhatia mengatakan dengan membuat pembagian Muslim dan non-Muslim, RUU ini, &#8220;secara terbuka dan terus terang mengubah diskriminasi agama menjadi hukum, bertentangan dengan semangat sekular di negara kami&#8221;.<\/p>\n<p>Sejarawan Mukul Kesavan mengatakan RUU ini <a class=\"story-body__link-external\" href=\"https:\/\/www.telegraphindia.com\/opinion\/nrc-and-the-citizenship-bill-are-the-greatest-threat-to-indian-democracy-today\/cid\/1695315\">&#8220;berkesan diarahkan untuk orang asing, tapi tujuan sebenarnya adalah delegitimasi kewarganegaraan Muslim&#8221;<\/a>.<\/p>\n<p>Menurut pengkritiknya, jika memang diarahkan untuk melindungi minoritas, RUU ini seharusnya memasukkan komunitas minoritas Muslim yang menghadapi persekusi di negara asal mereka. Misalnya kelompok <a class=\"story-body__link\" href=\"http:\/\/news.bbc.co.uk\/2\/hi\/south_asia\/8711026.stm\">Ahmadiyah di Pakistan <\/a>dan Rohingya di Myanmar.<\/p>\n<p>Sementara itu pemerintah India malahan sedang berupaya mendeportasi pengungsi Rohingya dari India melalui keputusan Mahkamah Agung.<\/p>\n<p>Pemimpin senior BJP Ram Madhav membela RUU ini dengan mengatakan, &#8220;tak ada negara di dunia yang menerima imigran gelap&#8221;.<\/p>\n<p>R Jagannathan, direktur eksekutif di majalah Swarajya yang juga mendukung RUU itu, <a class=\"story-body__link-external\" href=\"https:\/\/www.business-standard.com\/article\/opinion\/why-the-citizenship-amendment-bill-is-bang-on-119011001204_1.html#description_37\">menulis <\/a>bahwa &#8220;dikecualikannya Muslim dari cakupan RUU ini berangkat dari kenyataan bahwa ketiga negara yang disebut itu merupakan negara Islamis, baik karena disebut di konstitusi mereka, maupun akibat tindakan kaum militan Islam yang menyasar pada kelompok minoritas yang dipaksa berpindah agama atau dirundung&#8221;.<\/p>\n<h2 class=\"story-body__crosshead\">Bagaimana sejarah RUU ini?<\/h2>\n<p><i>Citizen Amendment Bill<\/i> pertama kali dibicarakan di parlemen bulan Juli 2016.<\/p>\n<p>RUU ini lolos di majelis rendah yang dihuni oleh mayoritas dari BJP, tapi belum bisa lolos dari majelis tinggi, setelah terjadi protes yang diiringi kekerasan anti-imigran di timur laut India.<\/p>\n<p>Protes terjadi dengan hebat di negara bagian Assam, di mana pada bulan Agustus lalu dua juta penduduk dikeluarkan dari daftar warga negara.<\/p>\n<p>Daftar warga negara atau <a class=\"story-body__link\" href=\"https:\/\/www.bbc.com\/news\/world-asia-india-48334689\">National Register of Citizens<\/a> (NRC) merupakan daftar orang yang bisa membuktikan bahwa mereka telah berada di India sebelum 24 Maret 1971, sehari sebelum negara tetangga, Bangladesh, memerdekakan diri dari India.<\/p>\n<p>Menjelang penerbitan NRC sebelumnya, BJP telah mendukung NRC, tetapi mengubah tanggal di dalamnya sebelum daftar final diumumkan, dan mengatakan hal itu disebabkan oleh faktor kekeliruan.<\/p>\n<p>Akibatnya, jutaan orang dikeluarkan dari daftar warga negara dan berpeluang menjadi imigran gelap di India.<\/p>\n<p>Namun imigran Hindu Bengali &#8211; pemilih utama BJP &#8211; dan non-Muslim lainnya bisa tetap tinggal di Assam dan ada di daftar itu seandainya CAB ini diaktifkan.<\/p>\n<p>Di sinilah RUU yang sedang diusulkan terhubung dengan daftar warga negara itu, dan berpeluang memberi tekanan kepada kelompok Muslim karena tak mendapat perlakuan yang sama dengan non-Muslim.<\/p>\n<p>Belakangan, Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengusulkan adanya daftar warga negara di tingkat nasional untuk memastikan bahwa &#8220;setiap penyusup harus diidentifikasi dan diusir dari India&#8221; pada tahun 2024.<\/p>\n<p>&#8220;Jika pemerintah berkeras dengan rencana menjalankan NRC secara nasional, Muslim yang terkena aturan itu akan tetap menjadi imigran gelap, sedangkan bagi yang lainnya (non-Muslim) akan mendapatkan pemutihan oleh Citizenship Amendment Bill itu apabila mereka bisa menunjukkan bahwa mereka berasal dari Afghanistan, Bangladesh atau Pakistan,&#8221; kata Bhatia.<\/p>\n<p>Ketika NRC dan CAB digabungkan, keduanya &#8220;berpotensi mengubah India menjadi masyarakat mayoritas dengan hak-hak warga negara yang berbeda-beda,&#8221; kata ahli sosiologi Niraja Gopal Jaya. (BBC)<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diakonia.id &#8211; Berdasarkan CAB, akan ada pengecualian bagi enam komunitas agama minoritas: Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi dan Kristen, apabila mereka bisa membuktikan bahwa mereka berasal dari Pakistan, Afghanistan atau Bangladesh. Syarat untuk mereka diperpendek menjadi enam tahun, serupa dengan syarat untuk nonwarganegara yang ingin menjadi warga negara India. Mengapa RUU ini kontroversial? Pihak oposisi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":34757,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"source_name":"","source_url":"","via_name":"","via_url":"","override_template":"0","override":[{"template":"1","single_blog_custom":"","parallax":"1","fullscreen":"0","layout":"right-sidebar","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"top","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_author_image":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","show_post_reading_time":"0","post_reading_time_wpm":"300","show_zoom_button":"0","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","show_popup_post":"1","number_popup_post":"1","show_author_box":"0","show_post_related":"0","show_inline_post_related":"0"}],"override_image_size":"0","image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post":"0","trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending"},"jnews_primary_category":{"id":"22"},"jnews_override_bookmark_settings":[],"jnews_social_meta":{"fb_title":"","fb_description":"","fb_image":"","twitter_title":"","twitter_description":"","twitter_image":""},"jnews_override_counter":{"override_view_counter":"0","view_counter_number":"0","override_share_counter":"0","share_counter_number":"0","override_like_counter":"0","like_counter_number":"0","override_dislike_counter":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-34756","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internasional"],"better_featured_image":{"id":34757,"alt_text":"","caption":"","description":"9594e06787b58f8a8df765995fbdb060","source_url":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/india-akan-beri-status-warga-negara-ke-pendatang-dengan-syarat-bukan-muslim_5dfcff19cbcda.jpeg","medium_large":"https:\/\/i0.wp.com\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/india-akan-beri-status-warga-negara-ke-pendatang-dengan-syarat-bukan-muslim_5dfcff19cbcda.jpeg?fit=320%2C213&ssl=1","post_thumbnail":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/india-akan-beri-status-warga-negara-ke-pendatang-dengan-syarat-bukan-muslim_5dfcff19cbcda.jpeg"},"categories_detail":[{"id":22,"name":"Internasional","description":"","slug":"internasional","count":158,"parent":0}],"author_name":"Diakonia Indonesia","author_img":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/566178b6a9f3c2c7806468985c94c4cc2db638675565981dee558f164d50c689?s=96&d=mm&r=g","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/india-akan-beri-status-warga-negara-ke-pendatang-dengan-syarat-bukan-muslim_5dfcff19cbcda.jpeg?fit=320%2C213&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"comment_count":0,"views":"1383","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34756\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34757"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}