{"id":58298,"date":"2021-06-18T09:54:37","date_gmt":"2021-06-18T02:54:37","guid":{"rendered":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/?p=58298"},"modified":"2021-06-18T09:54:46","modified_gmt":"2021-06-18T02:54:46","slug":"jemaat-gki-yasmin-tolak-relokasi-dan-dipecah-belah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/jemaat-gki-yasmin-tolak-relokasi-dan-dipecah-belah\/","title":{"rendered":"Jemaat GKI Yasmin Tolak Relokasi dan Dipecah Belah"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><button class=\"responsivevoice-button\" type=\"button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\" data-rvtts-action=\"speak\" data-rvtts-text=\"Diakonia.id - Pengurus Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin\u00a0menolak keputusan Pemerintah Kota\u00a0Bogor untuk merelokasi tempat ibadahnya. Menurut mereka, keputusan tersebut telah melanggar konstitusi. Salah satu pengurus GKI Yasmin, Bona Sigalingging mengatakan Pemkot Bogor telah melanggar putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi wajib dari Ombudsman. &quot;Kami menolak relokasi, kami menolak pemecah belah,&quot; kata pengurus GKI Yasmin yang diwakili Bona, Selasa (15\/6). &quot;Serah terima Akta Hibah yang dilakukan Bima Arya di atas sama sekali bukan merupakan tindakan hukum yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman kepada Wali Kota Bogor,&quot; imbuhnya. Bona menjelaskan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 127\/TUN\/2009 tertanggal 9 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut dikatakan MA telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor. Atas putusan tersebut maka izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin harus diberikan. Selain itu, rekomendasi wajib Ombudsman RI nomor 0011\/REK\/0259.2010\/BS-15\/VII\/2011 tertanggal 8 Juli 2011 juga mengatakan IMB GKI Yasmin dinyatakan sah. Namun, hal tersebut diabaikan oleh Pemkot Bogor. Jemaat GKI Yasmin\u00a0Bogor dan HKBP Filadelfia\u00a0Bekasi ibadah Natal di seberang Istana Merdeka, Jakarta. (CNN Indonesia\/Adhi Wicaksono) Pada 11 Maret 2011 Pemkot mengeluarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 tentang IMB atas nama GKI Pengadilan Bogor. Akibatnya, GKI Yasmin disegel. Pengurus GKI menyebut penyegelan tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Terkait itu, Bona dan jemaat GKI Yasmin menyebut pemerintah, baik pusat maupun daerah gagal dalam menuntaskan permasalahan tersebut. &quot;Dua Wali Kota dan dua presiden gagal menyelesaikan kasus GKI Yasmin sesuai dengan hukum dan konstitusi negara,&quot; kata Pengurus GKI dalam keterangan tertulis. &quot;Segel ilegal yang dipasang oleh Pemkot Bogor pada bangunan gereja GKI di Jl. KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor masih dibiarkan terpasang,&quot; imbuhnya. Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan serah terima Akta Hibah Tanah kepada GKI yang diklaim sebagai sebuah solusi dan prestasi dalam penyelesaian kasus GKI Yasmin, Minggu (13\/6). Bima mengatakan lahan yang dihibahkan berada di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Cilendek Barat, Bogor dengan luas 1.668 meter persegi tersebut. &quot;Saya janjikan, saya pastikan bahwa insya Allah ujung terowongan itu sudah kelihatan, penyelesaian itu sudah ada. Dan insya Allah, disepakati bulat oleh semua pihak,&quot; kata Bima. GKI Yasmin Sebut Bima Arya Bohongi Publik Menanggapi klaim Bima Arya, Bona mengatakan Pemkot\u00a0Bogor belum berhasil menyelesaikan polemik yang terjadi. &quot;Klaim yang dinyatakan Bima Arya bahwa dia telah berprestasi menyelesaikan kasus GKI Yasmin yang sudah 15 tahun itu adalah sebuah kebohongan publik. Tidak benar bahwa kasus tersebut telah selesai,&quot; ucap Bona. Menurutnya, paling gampang untuk menilai selesai atau tidaknya kasus GKI Yasmin adalah apakah IMB gereja GKI Yasmin kembali berlaku, sebagaimana dikatakan dalam putusan Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali yang juga disinggung dalam rekomendasi wajib Ombudsman RI 2011. Mengacu pada dua hal itu, Bona menilai Pemkot seharusnya tidak merelokasi dan membiarkan aktivitas ibadah di GKI Yasmin. Namun, tempat ibadah yang berada di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav 31, Taman Yasmin, Bogor itu sampai saat ini masih disegel. &quot;Yang paling gampang dilihat gereja tersebut masih disegel. IMB juga masih belum aktif sebagaimana apa yang di dalam putusan MA&quot; ucap dia. Polemik GKI Yasmin telah berlangsung selama 15 tahun. Jemaat GKI Yasmin tidak bisa beribadah di gereja mereka sendiri sejak disegel pemerintah kota karena desakan suatu kelompok. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas\u00a0sebelumnya juga meminta agar pemberian lahan hibah oleh Pemkot Bogor bisa menjadi solusi agar para jemaat dapat beribadah dengan tenang ke depan. Yaqut pun berharap perbedaan pendapat di internal jemaat GKI Yasmin segera diselesaikan agar polemik terkait rumah ibadah ini bisa benar-benar berakhir. &quot;Jika misalnya masih ada selisih pendapat di internal jamaah, agar segera diselesaikan dengan menjadikan agama kristen sebagai inspirasi penyelesaiannya,&quot; kata Yaqut. (yla\/pmg)\" data-rvtts-voice=\"Indonesian Male\"><svg class=\"rvtts-icon\" width=\"22\" height=\"22\" viewBox=\"0 0 22 22\" fill=\"currentColor\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M11 0C4.92345 0 0 4.92345 0 11C0 13.2683 0.690345 15.3772 1.86621 17.1221L0.811724 21.0517L4.70345 20.0124C6.48621 21.2641 8.65586 22 11 22C17.0766 22 22 17.0766 22 11C22 4.92345 17.0766 0 11 0ZM3.99793 9.99862C3.99793 9.44483 4.44552 8.99724 4.99931 8.99724C5.5531 8.99724 6.00069 9.44483 6.00069 9.99862V12.0014C6.00069 12.5552 5.5531 13.0028 4.99931 13.0028C4.44552 13.0028 3.99793 12.5552 3.99793 12.0014V9.99862ZM8.99724 13.9966C8.99724 14.5503 8.54966 14.9979 7.99586 14.9979C7.44207 14.9979 6.99448 14.5503 6.99448 13.9966V7.99586C6.99448 7.44207 7.44207 6.99448 7.99586 6.99448C8.54966 6.99448 8.99724 7.44207 8.99724 7.99586V13.9966ZM12.0014 17.0007C12.0014 17.5545 11.5538 18.0021 11 18.0021C10.4462 18.0021 9.99862 17.5545 9.99862 17.0007V4.99931C9.99862 4.44552 10.4462 3.99793 11 3.99793C11.5538 3.99793 12.0014 4.44552 12.0014 4.99931V17.0007ZM14.9979 13.9966C14.9979 14.5503 14.5503 14.9979 13.9966 14.9979C13.4428 14.9979 12.9952 14.5503 12.9952 13.9966V7.99586C12.9952 7.44207 13.4428 6.99448 13.9966 6.99448C14.5503 6.99448 14.9979 7.44207 14.9979 7.99586V13.9966ZM18.0021 12.0014C18.0021 12.5552 17.5545 13.0028 17.0007 13.0028C16.4469 13.0028 15.9993 12.5552 15.9993 12.0014V9.99862C15.9993 9.44483 16.4469 8.99724 17.0007 8.99724C17.5545 8.99724 18.0021 9.44483 18.0021 9.99862V12.0014Z\"\/><\/svg><span class=\"responsivevoice-button__label\">Baca Artikel<\/span><\/button><br \/>\n<strong>Diakonia.id <\/strong>&#8211; Pengurus Gereja Kristen Indonesia atau <strong>GKI Yasmin<\/strong>\u00a0menolak keputusan Pemerintah Kota\u00a0<strong>Bogor<\/strong> untuk merelokasi tempat ibadahnya. Menurut mereka, keputusan tersebut telah melanggar konstitusi.<\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Salah satu pengurus GKI Yasmin, Bona Sigalingging mengatakan Pemkot Bogor telah melanggar putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi wajib dari Ombudsman.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Kami menolak relokasi, kami menolak pemecah belah,&#8221; kata pengurus GKI Yasmin yang diwakili Bona, Selasa (15\/6).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Serah terima Akta Hibah yang dilakukan Bima Arya di atas sama sekali bukan merupakan tindakan hukum yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman kepada Wali Kota Bogor,&#8221; imbuhnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bona menjelaskan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 127\/TUN\/2009 tertanggal 9 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam putusan tersebut dikatakan MA telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor. Atas putusan tersebut maka izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin harus diberikan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, rekomendasi wajib Ombudsman RI nomor 0011\/REK\/0259.2010\/BS-15\/VII\/2011 tertanggal 8 Juli 2011 juga mengatakan IMB GKI Yasmin dinyatakan sah. Namun, hal tersebut diabaikan oleh Pemkot Bogor.<\/p>\n<table class=\"pic_artikel_sisip_table\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<div class=\"pic_artikel_sisip\" align=\"center\">\n<div class=\"pic\"><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" title=\"Jemaat GKI Yasmin Bekasi dan HKBP Filadelfia Bogor ibadah Natal di seberang Istana Merdeka\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/akcdn.detik.net.id\/community\/media\/visual\/2019\/12\/25\/78d2a505-664a-4c84-902e-b57cab938472_169.jpeg?ssl=1\" alt=\"Jemaat GKI Yasmin Bekasi dan HKBP Filadelfia Bogor mengikuti ibadah perayaan Natal di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019. Dalam perayaan itu para jemaat meminta pemerintah mengambil langkah konkret agar pembangunan gereja jemaat di dua kota tersebut dapat dilanjutkan dan dipakai untuk beribadah. Mereka meminta Presiden Joko Widodo melindungi hak-hak warga negara untuk beribadah. CNN Indonesia\/Adhi Wicaksono\" \/><\/div>\n<div class=\"pic\">Jemaat GKI Yasmin\u00a0Bogor dan HKBP Filadelfia\u00a0Bekasi ibadah Natal di seberang Istana Merdeka, Jakarta. (CNN Indonesia\/Adhi Wicaksono)<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 11 Maret 2011 Pemkot mengeluarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 tentang IMB atas nama GKI Pengadilan Bogor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Akibatnya, GKI Yasmin disegel. Pengurus GKI menyebut penyegelan tersebut masih berlangsung sampai saat ini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait itu, Bona dan jemaat GKI Yasmin menyebut pemerintah, baik pusat maupun daerah gagal dalam menuntaskan permasalahan tersebut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Dua Wali Kota dan dua presiden gagal menyelesaikan kasus GKI Yasmin sesuai dengan hukum dan konstitusi negara,&#8221; kata Pengurus GKI dalam keterangan tertulis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Segel ilegal yang dipasang oleh Pemkot Bogor pada bangunan gereja GKI di Jl. KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor masih dibiarkan terpasang,&#8221; imbuhnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan serah terima Akta Hibah Tanah kepada GKI yang diklaim sebagai sebuah solusi dan prestasi dalam penyelesaian kasus GKI Yasmin, Minggu (13\/6).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bima mengatakan lahan yang dihibahkan berada di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Cilendek Barat, Bogor dengan luas 1.668 meter persegi tersebut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Saya janjikan, saya pastikan bahwa insya Allah ujung terowongan itu sudah kelihatan, penyelesaian itu sudah ada. Dan insya Allah, disepakati bulat oleh semua pihak,&#8221; kata Bima.<\/p>\n<div class=\"grid_row nav_article_long\">\n<div class=\"col_9 fr text_right\" style=\"text-align: justify;\">\n<h2>GKI Yasmin Sebut Bima Arya Bohongi Publik<\/h2>\n<p>Menanggapi klaim <strong>Bima Arya<\/strong>, Bona mengatakan Pemkot\u00a0<strong>Bogor<\/strong> belum berhasil menyelesaikan polemik yang terjadi.<\/p>\n<div><\/div>\n<p>&#8220;Klaim yang dinyatakan Bima Arya bahwa dia telah berprestasi menyelesaikan kasus GKI Yasmin yang sudah 15 tahun itu adalah sebuah kebohongan publik. Tidak benar bahwa kasus tersebut telah selesai,&#8221; ucap Bona.<\/p>\n<p>Menurutnya, paling gampang untuk menilai selesai atau tidaknya kasus GKI Yasmin adalah apakah IMB gereja GKI Yasmin kembali berlaku, sebagaimana dikatakan dalam putusan Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali yang juga disinggung dalam rekomendasi wajib Ombudsman RI 2011.<\/p>\n<div class=\"parallax_detail parallaxB\">\n<div class=\"parallax_abs\">\n<div class=\"parallax_fix\">\n<div class=\"parallax_ads\">\n<div id=\"div-gpt-ad-1589439603493-0\" data-google-query-id=\"CJjbp92WoPECFZ0HtwAdh9MIqQ\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Mengacu pada dua hal itu, Bona menilai Pemkot seharusnya tidak merelokasi dan membiarkan aktivitas ibadah di GKI Yasmin.<\/p>\n<p>Namun, tempat ibadah yang berada di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav 31, Taman Yasmin, Bogor itu sampai saat ini masih disegel.<\/p>\n<p>&#8220;Yang paling gampang dilihat gereja tersebut masih disegel. IMB juga masih belum aktif sebagaimana apa yang di dalam putusan MA&#8221; ucap dia.<\/p>\n<p>Polemik GKI Yasmin telah berlangsung selama 15 tahun. Jemaat GKI Yasmin tidak bisa beribadah di gereja mereka sendiri sejak disegel pemerintah kota karena desakan suatu kelompok.<\/p>\n<p>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas\u00a0sebelumnya juga meminta agar pemberian lahan hibah oleh Pemkot Bogor bisa menjadi solusi agar para jemaat dapat beribadah dengan tenang ke depan.<\/p>\n<p>Yaqut pun berharap perbedaan pendapat di internal jemaat GKI Yasmin segera diselesaikan agar polemik terkait rumah ibadah ini bisa benar-benar berakhir.<\/p>\n<p>&#8220;Jika misalnya masih ada selisih pendapat di internal jamaah, agar segera diselesaikan dengan menjadikan agama kristen sebagai inspirasi penyelesaiannya,&#8221; kata Yaqut.<\/p>\n<p><b>(yla\/pmg)<\/b><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diakonia.id &#8211; Pengurus Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin\u00a0menolak keputusan Pemerintah Kota\u00a0Bogor untuk merelokasi tempat ibadahnya. Menurut mereka, keputusan tersebut telah melanggar konstitusi. Salah satu pengurus GKI Yasmin, Bona Sigalingging mengatakan Pemkot Bogor telah melanggar putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi wajib dari Ombudsman. &#8220;Kami menolak relokasi, kami menolak pemecah belah,&#8221; kata pengurus GKI Yasmin yang [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":58299,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","video":"","gallery":"","source_name":"CNN","source_url":"https:\/\/www.cnnindonesia.com\/nasional\/20210615140147-20-654550\/jemaat-gki-yasmin-tolak-relokasi-dan-dipecah-belah","via_name":"","via_url":"","override":[{"single_blog_custom":"","sidebar":"","second_sidebar":"","share_position":"","share_float_style":"","post_date_format":"","post_date_format_custom":"","post_reading_time_wpm":"","zoom_button_out_step":"1","zoom_button_in_step":"1","number_popup_post":"1"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"","single_post_gallery_size":""}],"trending_post_position":"","trending_post_label":"","sponsored_post_label":"","sponsored_post_name":"","sponsored_post_url":"","sponsored_post_logo":"","sponsored_post_desc":""},"jnews_primary_category":{"id":"3"},"jnews_override_bookmark_settings":[],"jnews_social_meta":[],"jnews_override_counter":[],"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[5,3],"tags":[471,470,19,445],"class_list":["post-58298","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gereja","category-umum","tag-gki-yasmin","tag-hkbp-filadelfia","tag-penolakan-gereja","tag-penutupan-gereja"],"better_featured_image":{"id":58299,"alt_text":"","caption":"","description":"5b487ab72317d27ab10047b533da63da","source_url":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/jemaat-gki-yasmin-tolak-relokasi-dan-dipecah-belah_60c9703c2c2bc.jpeg","medium_large":"https:\/\/i0.wp.com\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/jemaat-gki-yasmin-tolak-relokasi-dan-dipecah-belah_60c9703c2c2bc.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1","post_thumbnail":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/jemaat-gki-yasmin-tolak-relokasi-dan-dipecah-belah_60c9703c2c2bc.jpeg"},"categories_detail":[{"id":5,"name":"Gereja","description":"","slug":"gereja","count":204,"parent":0},{"id":3,"name":"Umum","description":"","slug":"umum","count":768,"parent":0}],"author_name":"Diakonia Indonesia","author_img":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/566178b6a9f3c2c7806468985c94c4cc2db638675565981dee558f164d50c689?s=96&d=mm&r=g","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/jemaat-gki-yasmin-tolak-relokasi-dan-dipecah-belah_60c9703c2c2bc.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"comment_count":0,"views":"1090","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58298","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58298"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58298\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58299"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58298"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58298"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58298"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}