{"id":61664,"date":"2022-10-21T17:27:00","date_gmt":"2022-10-21T10:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/?p=61664"},"modified":"2022-06-18T14:49:15","modified_gmt":"2022-06-18T07:49:15","slug":"hubungan-gereja-dan-negara-di-jerman","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/hubungan-gereja-dan-negara-di-jerman\/","title":{"rendered":"Hubungan Gereja dan Negara di Jerman"},"content":{"rendered":"<p class=\"sc-iwjdpV ejoqCv sc-iqVWFU eoXwze teaser-text\" style=\"text-align: justify;\"><button class=\"responsivevoice-button\" type=\"button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\" data-rvtts-action=\"speak\" data-rvtts-text=\"Diakonia.id -\u00a0 Di Jerman hubungan antara negara dengan gereja diatur dengan perjanjian. Untuk Gereja Katolik lewat Konkordat, yakni perjanjian negara dengan Vatikan, sementara untuk Gereja Protestan berlaku Perjanjian Gereja. Di Jerman pemisahan Gereja dengan negara merujuk &quot;Perang Budaya&quot; di paruh kedua abad ke-19. Di Rheinland dan Baden diusulkan upaya mengalihkan kewenangan istimewa dan tugas pendidikan dari Gereja Katolik ke badan negara. Ini ditentang hebat petinggi agama dan lingkungan konservatif. Juga di Prusia yang penduduknya mayoritas beragama Protestan, terbentuk perjuangan kelompok konservatif menentang upaya pemisahan negara dan gereja, a.l. sengketa diijinkannya pernikahan catatan sipil dan pengawasan negara di sekolah-sekolah. Setelah pembentukan Deutsches Reich 1871 yang didominasi Prusia, Kanselir Otto von Bismarck dengan peraturan ketat menentang hal yang sampai saat itu wewenang utama gereja dan agama atas negara, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di tingkat politik luar negeri, Deutsches Reich 1872 memutuskan hubugan diplomatik dengan Vatikan, baru 1872 hubungan itu dijalin kembali. Sampai 1887, sejumlah peraturan Bismarck diperlunak, tapi pemisahan antara negara dan gereja tetap ada. Kanselir Jerman Reich Otto von Bismarck Foto: Ullstein Kerjasama Berdasarkan Perjanjian Sidang Nasional Weimar 1919 dalam Konstitusi Reich mengatur kembali hubungan gereja dan negara. Gereja negara dihapus dan terbentuk peraturan komprehensif terkait kebebasan beragama, pandangan netral negara dan penentuan nasib sendiri semua perhimpunan agama. Dari situ terjalin hubungan kemitraan antara negara dan gereja. Kriteria ini yang menjadi orientasi a.l. di Republik Federal Jerman. Gereja aktif dalam kehidupan masyarakat dan mewakili posisinya untuk masalah aktual. Misalnya di Komisi Etik atau pada Dewan Radio stasiun penyiaran publik. Pendapat mereka juga diminta dalam tanya jawab pada Komisi Parlemen Jerman. Berdasarkan Konstitusi Jerman Paskah dan Natal adalah hari raya resmi. Juga ada hari raya regional Katolik dan Protestan. Tapi kerjasama antara gereja dan negara lebih dari itu. Misalnya Badan Keuangan Jerman menarik pajak gereja. Besarnya sekitar 8-9 persen dari pajak pendapatan, tergantung dari negara bagian dan gereja agama yang bersangkutan. Untuk biaya administrasi ini, Gereja membayar imbalan kepada Badan Keuangan Jerman. Konstitusi Jerman &quot;Grundgesetz&quot;Foto: picture-alliance\/ dpa Hampir di semua16 negara bagian Jerman, kecuali Berlin dan Bremen, pelajaran agama termasuk pelajaran utama di sekolah publik. Tapi orang tua bisa mendaftar agar anaknya tidak ikut pelajaran agama. Pilihan ini juga berlaku bagi murid yang berusia 14 tahun. Variasi di Eropa Model lainnya adalah pemisahan ketat negara dan gereja, misalnya di Perancis. Sesuai Konstitusi, Perancis adalah Republik laisisme. Dalam UU 1905 hubungan itu diatur. Dampak tidak langsung dari pemisahan ini adalah, bangunan gereja menjadi milik negara. Pada dasarnya Perancis menjamin kegiatan beragama, tapi tidak ada bantuan finansial. Wakil-wakil agama Katolik, Protestan atau Gereja Ortodoks serta Yahudi atau Budha diberi mitra bicara resmi oleh negara. Mereka juga duduk menjadi penasihat misalnya di Komisi Etik atau di Dewan Administasi kas sosial di bidang budaya. Inggris punya model lain, yakni pimpinan negara sekaligus pimpinan Gereja.1533 Henry VIII memutuskan hubungan dengan Paus dan tidak lama kemudian mengumumkan pembentukan Gereja nasional Anglikan, dengan dirinya sebagai pimpinan. Itu tidak berubah hingga kini. Ratu Elisabeth II sebagai pemimpin monarki adalah pimpinan \u201eChurch of England.\u201c Gereja memang tidak berpengaruh terhadap politik, tapi pada hari pertama sekolah di Inggris dimulai dengan doa dan pelajaran agama Kristen adalah pelajaran wajib. (dw)\" data-rvtts-voice=\"Indonesian Male\"><svg class=\"rvtts-icon\" width=\"22\" height=\"22\" viewBox=\"0 0 22 22\" fill=\"currentColor\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M11 0C4.92345 0 0 4.92345 0 11C0 13.2683 0.690345 15.3772 1.86621 17.1221L0.811724 21.0517L4.70345 20.0124C6.48621 21.2641 8.65586 22 11 22C17.0766 22 22 17.0766 22 11C22 4.92345 17.0766 0 11 0ZM3.99793 9.99862C3.99793 9.44483 4.44552 8.99724 4.99931 8.99724C5.5531 8.99724 6.00069 9.44483 6.00069 9.99862V12.0014C6.00069 12.5552 5.5531 13.0028 4.99931 13.0028C4.44552 13.0028 3.99793 12.5552 3.99793 12.0014V9.99862ZM8.99724 13.9966C8.99724 14.5503 8.54966 14.9979 7.99586 14.9979C7.44207 14.9979 6.99448 14.5503 6.99448 13.9966V7.99586C6.99448 7.44207 7.44207 6.99448 7.99586 6.99448C8.54966 6.99448 8.99724 7.44207 8.99724 7.99586V13.9966ZM12.0014 17.0007C12.0014 17.5545 11.5538 18.0021 11 18.0021C10.4462 18.0021 9.99862 17.5545 9.99862 17.0007V4.99931C9.99862 4.44552 10.4462 3.99793 11 3.99793C11.5538 3.99793 12.0014 4.44552 12.0014 4.99931V17.0007ZM14.9979 13.9966C14.9979 14.5503 14.5503 14.9979 13.9966 14.9979C13.4428 14.9979 12.9952 14.5503 12.9952 13.9966V7.99586C12.9952 7.44207 13.4428 6.99448 13.9966 6.99448C14.5503 6.99448 14.9979 7.44207 14.9979 7.99586V13.9966ZM18.0021 12.0014C18.0021 12.5552 17.5545 13.0028 17.0007 13.0028C16.4469 13.0028 15.9993 12.5552 15.9993 12.0014V9.99862C15.9993 9.44483 16.4469 8.99724 17.0007 8.99724C17.5545 8.99724 18.0021 9.44483 18.0021 9.99862V12.0014Z\"\/><\/svg><span class=\"responsivevoice-button__label\">Baca Artikel<\/span><\/button><br \/>\n<strong>Diakonia.id <\/strong>&#8211;\u00a0 Di Jerman hubungan antara negara dengan gereja diatur dengan perjanjian. Untuk Gereja Katolik lewat Konkordat, yakni perjanjian negara dengan Vatikan, sementara untuk Gereja Protestan berlaku Perjanjian Gereja.<\/p>\n<header class=\"sc-oXPCX gABHjg\"><\/header>\n<div class=\"sc-iwjdpV ejoqCv sc-kTqLtj oydwJ rich-text has-italic\" style=\"text-align: justify;\">\n<p>Di Jerman pemisahan Gereja dengan negara merujuk &#8220;Perang Budaya&#8221; di paruh kedua abad ke-19. Di Rheinland dan Baden diusulkan upaya mengalihkan kewenangan istimewa dan tugas pendidikan dari Gereja Katolik ke badan negara. Ini ditentang hebat petinggi agama dan lingkungan konservatif. Juga di Prusia yang penduduknya mayoritas beragama Protestan, terbentuk perjuangan kelompok konservatif menentang upaya pemisahan negara dan gereja, a.l. sengketa diijinkannya pernikahan catatan sipil dan pengawasan negara di sekolah-sekolah.<\/p>\n<p>Setelah pembentukan Deutsches Reich 1871 yang didominasi Prusia, Kanselir Otto von Bismarck dengan peraturan ketat menentang hal yang sampai saat itu wewenang utama gereja dan agama atas negara, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di tingkat politik luar negeri, Deutsches Reich 1872 memutuskan hubugan diplomatik dengan Vatikan, baru 1872 hubungan itu dijalin kembali. Sampai 1887, sejumlah peraturan Bismarck diperlunak, tapi pemisahan antara negara dan gereja tetap ada.<\/p>\n<figure class=\"placeholder-image master_landscape right\">\n<div class=\"render-container\">\n<div class=\"sc-jQrDum encROs sc-fvxzrP bYmypm lazy-load-container\"><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" class=\"hq-img loaded\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/static.dw.com\/image\/15706540_902.jpg?ssl=1\" alt=\"Otto Count Bismarck (1815-1898). German chancellor and statesman. Ca. 1870. Otto comte Bismarck (1815-1898), homme d'Etat allemand. Vers 1870. &lt;\/francai\" \/><\/div>\n<\/div><figcaption class=\"img-caption\">Kanselir Jerman Reich Otto von Bismarck<br \/>\n<small class=\"copyright\">Foto: Ullstein<\/small><\/figcaption><\/figure>\n<p><b>Kerjasama Berdasarkan Perjanjian<\/b><\/p>\n<p>Sidang Nasional Weimar 1919 dalam Konstitusi Reich mengatur kembali hubungan gereja dan negara. Gereja negara dihapus dan terbentuk peraturan komprehensif terkait kebebasan beragama, pandangan netral negara dan penentuan nasib sendiri semua perhimpunan agama. Dari situ terjalin hubungan kemitraan antara negara dan gereja.<\/p>\n<p>Kriteria ini yang menjadi orientasi a.l. di Republik Federal Jerman. Gereja aktif dalam kehidupan masyarakat dan mewakili posisinya untuk masalah aktual. Misalnya di Komisi Etik atau pada Dewan Radio stasiun penyiaran publik. Pendapat mereka juga diminta dalam tanya jawab pada Komisi Parlemen Jerman.<\/p>\n<p>Berdasarkan Konstitusi Jerman Paskah dan Natal adalah hari raya resmi. Juga ada hari raya regional Katolik dan Protestan. Tapi kerjasama antara gereja dan negara lebih dari itu. Misalnya Badan Keuangan Jerman menarik pajak gereja. Besarnya sekitar 8-9 persen dari pajak pendapatan, tergantung dari negara bagian dan gereja agama yang bersangkutan. Untuk biaya administrasi ini, Gereja membayar imbalan kepada Badan Keuangan Jerman.<\/p>\n<figure class=\"placeholder-image master_landscape left\">\n<div class=\"render-container\">\n<div class=\"sc-jQrDum encROs sc-fvxzrP bYmypm lazy-load-container\"><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" class=\"hq-img loaded\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/static.dw.com\/image\/15672381_902.jpg?ssl=1\" alt=\"ARCHIV - Eine Ausgabe des Grundgesetzes, aufgenommen am 19.04.1999 (Illustration). Foto: Stephanie Pilick dpa (zu dpa-Serie Grundrechte vom 14.05.) +++(c) dpa - Bildfunk+++\" \/><\/div>\n<\/div><figcaption class=\"img-caption\">Konstitusi Jerman &#8220;Grundgesetz&#8221;<small class=\"copyright\">Foto: picture-alliance\/ dpa<\/small><\/figcaption><\/figure>\n<p>Hampir di semua16 negara bagian Jerman, kecuali Berlin dan Bremen, pelajaran agama termasuk pelajaran utama di sekolah publik. Tapi orang tua bisa mendaftar agar anaknya tidak ikut pelajaran agama. Pilihan ini juga berlaku bagi murid yang berusia 14 tahun.<\/p>\n<p><b>Variasi di Eropa<\/b><\/p>\n<p>Model lainnya adalah pemisahan ketat negara dan gereja, misalnya di Perancis. Sesuai Konstitusi, Perancis adalah Republik laisisme. Dalam UU 1905 hubungan itu diatur. Dampak tidak langsung dari pemisahan ini adalah, bangunan gereja menjadi milik negara. Pada dasarnya Perancis menjamin kegiatan beragama, tapi tidak ada bantuan finansial. Wakil-wakil agama Katolik, Protestan atau Gereja Ortodoks serta Yahudi atau Budha diberi mitra bicara resmi oleh negara. Mereka juga duduk menjadi penasihat misalnya di Komisi Etik atau di Dewan Administasi kas sosial di bidang budaya.<\/p>\n<p>Inggris punya model lain, yakni pimpinan negara sekaligus pimpinan Gereja.1533 Henry VIII memutuskan hubungan dengan Paus dan tidak lama kemudian mengumumkan pembentukan Gereja nasional Anglikan, dengan dirinya sebagai pimpinan. Itu tidak berubah hingga kini. Ratu Elisabeth II sebagai pemimpin monarki adalah pimpinan \u201eChurch of England.\u201c Gereja memang tidak berpengaruh terhadap politik, tapi pada hari pertama sekolah di Inggris dimulai dengan doa dan pelajaran agama Kristen adalah pelajaran wajib. (dw)<\/p>\n<\/div>\n<footer class=\"sc-emDsmM exZNJY\">\n<div class=\"sc-jibziO gmAGYO feedback\">\n<div id=\"feedback-button\" class=\"sc-kfPuZi wzgjg sc-jCHUfY kkvLYi tertiary bright\" style=\"text-align: justify;\" tabindex=\"0\" role=\"button\" data-focusdelay=\"600\"><\/div>\n<\/div>\n<\/footer>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diakonia.id &#8211;\u00a0 Di Jerman hubungan antara negara dengan gereja diatur dengan perjanjian. Untuk Gereja Katolik lewat Konkordat, yakni perjanjian negara dengan Vatikan, sementara untuk Gereja Protestan berlaku Perjanjian Gereja. Di Jerman pemisahan Gereja dengan negara merujuk &#8220;Perang Budaya&#8221; di paruh kedua abad ke-19. Di Rheinland dan Baden diusulkan upaya mengalihkan kewenangan istimewa dan tugas pendidikan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":62344,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","video":"","gallery":"","source_name":"","source_url":"","via_name":"","via_url":"","override_template":"0","override":[{"template":"1","single_blog_custom":"","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"right-sidebar","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"floatbottom","share_float_style":"share-normal","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_author_image":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","show_post_reading_time":"0","post_reading_time_wpm":"300","show_zoom_button":"1","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","show_popup_post":"1","number_popup_post":"1","show_author_box":"0","show_post_related":"0","show_inline_post_related":"0"}],"override_image_size":"0","image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post":"0","trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post":"0","sponsored_post_label":"Sponsored by","sponsored_post_name":"","sponsored_post_url":"","sponsored_post_logo_enable":"0","sponsored_post_logo":"","sponsored_post_desc":"","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":{"id":"5"},"jnews_override_bookmark_settings":[],"jnews_social_meta":{"fb_title":"","fb_description":"","fb_image":"","twitter_title":"","twitter_description":"","twitter_image":""},"jnews_override_counter":{"override_view_counter":"0","view_counter_number":"0","override_share_counter":"0","share_counter_number":"0","override_like_counter":"0","like_counter_number":"0","override_dislike_counter":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[5,22],"tags":[],"class_list":["post-61664","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gereja","category-internasional"],"better_featured_image":{"id":62344,"alt_text":"","caption":"","description":"","source_url":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/peta-letak-negara-jerman.png","medium_large":"https:\/\/i0.wp.com\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/peta-letak-negara-jerman.png?fit=620%2C438&ssl=1","post_thumbnail":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/peta-letak-negara-jerman.png"},"categories_detail":[{"id":5,"name":"Gereja","description":"","slug":"gereja","count":204,"parent":0},{"id":22,"name":"Internasional","description":"","slug":"internasional","count":158,"parent":0}],"author_name":"Diakonia Indonesia","author_img":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/566178b6a9f3c2c7806468985c94c4cc2db638675565981dee558f164d50c689?s=96&d=mm&r=g","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/diakonia.id\/artikel\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/peta-letak-negara-jerman.png?fit=620%2C438&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"comment_count":0,"views":"1250","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61664","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61664"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61664\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62344"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61664"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61664"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diakonia.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61664"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}