Tak hanya sekali kubu Prabowo menggunakan atribut agama sebagai materi kampanye. Di Manado pada akhir Maret lalu, bendera bertuliskan kalimat tauhid berkibar di arena kampanye pasangan nomor urut 02 itu. Narasi islamisme juga bergaung kencang di media sosial.

Hal yang sama dilakukan kubu Jokowi-Ma’ruf. Bergabungnya Ma’ruf Amin sebagai pasangan Joko “Jokowi” Widodo menasbihkan dirinya bukan anti-Islam, sekaligus untuk menarik simpati kaum nahdliyin di gerbong pendukung Kiai Ma’ruf.

Jokowi juga mencitrakan dirinya sebagai muslim yang taat dan bisa menjadi imam. Unggahan foto Jokowi saat menjadi imam salat atau menunaikan ibadah umrah beredar luas di dunia maya.

Strategi politik identitas ini menghasilkan 68.650.239 (44,5 persen) suara untuk Prabowo, sedangkan Jokowi mendulang 85.607.362 suara (55,5 persen), merujuk hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dirilis pada 22 Mei 2019 lalu. Jokowi unggul di 22 provinsi dan luar negeri sementara Prabowo menang di 13 provinsi.

Meski sama-sama menggunakan sentimen keagamaan, karakter pemilihnya berbeda. Beritagar.id menemukan perbedaan tersebut dari aspek tingkat toleransi beragama berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), terhadap 71.447 rumah tangga di Indonesia pada 2014.

Tiga dari lima pertanyaan yang berkaitan dengan toleransi beragama dalam survei tersebut: kesediaan bersahabat dengan pemeluk agama lain, kesediaan adanya kegiatan agama lain, dan kesediaan pembangunan rumah ibadah agama lain.

Analisis ketiga indikator menghasilkan skor Indeks Toleransi Beragama di level provinsi dalam empat skala: Sangat Rendah, Rendah, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Semakin tinggi skornya, wilayah tersebut dianggap cenderung toleran.

Dari data yang tersedia, hanya menghasilkan dua karakteristik: Tinggi dan Rendah. Tidak munculnya karakteristik Sangat Rendah dan Sangat Tinggi, menggambarkan bahwa tingkat toleransi di Indonesia berdasarkan survei ini tidaklah ekstrem. Meski ada daerah yang terhitung Rendah toleransinya, tidak sampai masuk kategori Sangat Rendah.

Kemudian hitungan korelasi atau hubungan tingkat toleransi di level provinsi dengan perolehan suara masing-masing paslon. Hasilnya, suara yang diperoleh Prabowo-Sandi datang dari daerah dengan tingkat toleransi lebih rendah. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat toleransi, raihan suara Jokowi-Ma’ruf makin tinggi.

Gambaran ini selaras dengan temuan lainnya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan polarisasi identitas dalam Pemilu 2019 jauh lebih kuat dibandingkan variabel ekonomi-sosial dan rational choices (pilihan logis).

“Itu menjelaskan kenapa pemilih Prabowo datang banyak dari provinsi yang secara keislaman lebih kuat, kecenderungannya lebih konservatif. Provinsi yang lebih toleran, beragam, plural, cenderung memilih Jokowi,” ujar Burhanuddin kepada Beritagar.id, pada Selasa (11/6/2019).

Dua provinsi unggulan Prabowo-Sandi, Sumatra Barat (85,92 persen) dan Aceh (85,59 persen), tercatat sebagai provinsi dengan tingkat toleransi paling rendah dibanding provinsi lainnya, masing-masing dengan skor indeks 41,94 dan 37,6.

Bali dan Papua sebagai kantung suara Jokowi-Ma’ruf, memiliki skor Indeks Toleransi Beragama cenderung tinggi. Di dua wilayah tersebut, Jokowi dominan dengan perolehan suara mencapai 91,68 persen dan 90,66 persen.

Menilik setiap indikator, lebih dari separuh keluarga di Aceh dan Sumatra Barat tak sepakat anaknya bersahabat dengan pemeluk agama lain. Selain itu, hampir seluruh warga menolak pembangunan rumah ibadah agama lain.

Adapun di Bali, 87,59 persen keluarga membolehkan anaknya berteman dekat dengan pemeluk agama lain; 88,41 persen tak terganggu dengan kegiatan agama lain; dan 68,67 persen tak masalah dengan pembangunan tempat ibadah agama lain.

Populisme agama

Kecenderungan lain yang ditemukan, rendahnya skor toleransi justru muncul di wilayah dengan persentase populasi muslim yang tinggi. Artinya, penduduk wilayah tersebut cenderung homogen. Tingkat populasi muslim ini berkorelasi positif dengan arah dukungan politik saat pilpres.

“Semakin tinggi populasi muslim, semakin tinggi dukungan ke Prabowo. Pola ini sama dengan 2014, tetapi korelasi jauh lebih kuat di Pemilu 2019. Artinya, polarisasi berdasarkan populisme agama pada 2019 lebih kencang ketimbang 2014,” kata Burhanuddin.

Dalam riset Burhanuddin, dkk (2018) bertajuk Entrepreneurs of Grievance, ditemukan hubungan yang sangat kuat antara pendukung Prabowo dengan beragam indikator seperti intoleransi, keyakinan terhadap kesenjangan ekonomi kelompok muslim, dan dukungan terhadap Front Pembela Islam (FPI).

Sebaliknya, kelompok Islam yang mendukung Jokowi adalah mereka yang cenderung terbuka terhadap kaum pemeluk agama lain sebagai pemimpin politik, menerima kegiatan agama lain, mendukung pembangunan rumah ibadah, dan melawan FPI.

“Meski Jokowi kalah di kalangan segmen muslim, kalahnya tidak telak. Sebagian besar adalah orang NU yang umumnya lebih toleran ketimbang non-NU. Sementara di antara warga non-muslim, 97 persen milih Jokowi.”

Dari hasil exit poll Indikator (2019), Jokowi mendapatkan sepertiga suara dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), yang diidentikkan dengan sosok Ma’ruf. Suara ini meningkat 15 persen dari lima tahun sebelumnya.

“Ini terlepas dari seorang Prabowo yang tidak bisa disebut berasal dari tradisi santri; Prabowo dianggap mewakili simbol Islamis, Jokowi nasionalis. Itu kenapa provinsi islamis cenderung memilih Prabowo,” imbuhnya.

Mengadang intoleransi

Intoleransi politik maupun sosio-kultural menguat dalam tiga tahun belakangan, merujuk riset Indikator Politik Indonesia. Mayoritas responden muslim keberatan jika presidennya nonmuslim. Lebih dari separuh keberatan adanya pembangunan rumah ibadah agama lain.

Perlu pendekatan kultural dan institusional untuk meredakan polarisasi agama. Burhanuddin menyarankan ada komunikasi di level elite, seperti Halal Bihalal Kebangsaan antara Jokowi dengan Prabowo untuk menunjukkan bahwa Indonesia baik-baik saja.

Selanjutnya, menghapus presidential treshold yang membatasi jumlah paslon menjadi dua kubu dan memantik polarisasi politik. Penghapusan sistem ini memberi kesempatan nama baru bermunculan. Pun, sistem dua putaran mestinya dibuang.

“Kalau pasangannya banyak, tetapi ada sistem dua putaran, ya ada head to head seperti Pilpres 2004 dan Pilpres 2014,” tegasnya.

Jika polarisasi ini tak dibendung, Burhanuddin memprediksi kampanye pada Pilpres 2024 akan menjadi siaran ulang kampanye sebelumnya. Sejumlah nama bisa diuntungkan, seperti Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.

“Jika Prabowo tidak maju di Pilpres 2024, suara segmen ini (kelompok Islam konservatif) relatif terbuka diperebutkan, entah oleh Gatot, Anies, atau Sandi. Tapi jangan lupa, kalau hanya mengandalkan kelompok ini tidak akan menang, hanya 40 persen,” tukasnya.

Dari ketiga nama ini, Anies-lah yang paling diuntungkan. Anies menyasar kelompok yang sama dengan Prabowo, saat berhasil menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, sejumlah tokoh lokal belum populer di level nasional, seperti Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa, Ridwan Kamil, dan Emil Dardak. Ada pula nama lain yang sudah tenar, misalnya Sri Mulyani.

“Mereka punya kans sama, tapi dibandingkan Anies, Sandi, Gatot, keenamnya kalah,” kata Burhan merujuk survei elektabilitas Indikator pada Agustus 2018 lalu.

Namun menguatnya politik identitas bisa merugikan. Pasalnya, jika sentimen agama tetap menjadi barang jualan siapa pun yang akan maju, kinerja dan program yang diusung tak lagi menjadi penting. Alhasil, pemilih rasional pun dirugikan.

“Lama-lama kampanye hanya lihat KTP, etnik apa agama apa. Ini tidak bagus untuk kampanye berbasis rasionalitas,” imbuhnya. (lokadata)