Jokowi meminta Menkopolhukam Mahfud MD hingga Kapolri Jenderal Idham Azis agar menjamin keberlangsungan kebebasan beragama. Untuk itu mereka meminta agar pelaku intoleransi diganjar dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Tadi juga sudah saya perintahkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan,” kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (12/2/2020).

Jokowi mengatakan masalah tersebut seharusnya bisa selesai di tingkat daerah. Namun, insiden yang berkaitan dengan tindak intoleransi masih kerap saja terjadi di Indonesia.

“Jangan sampai intoleransi ada. Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah jadi saya perintahkan Menkopolhukam dan kapolri tegas ini harus diselesaikan,” kata dia.

“Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara, harus dirampungkan karena jadi Preseden yang tidak baik bisa menjalar ke daerah lain,” Jokowi menambahkan.

Eks Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut negara memberi perlindungan pada masyarakat dalam beribadah. Hal tersebut telah dijamin dalam konstitusi.

“Jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, video perusakan musala di Minahasa Utara sempat diunggah oleh Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi dalam akun Twitter pribadinya, @HusinShihab, Kamis (30/1/2020).

Dalam video, terlihat sejumlah orang masuk ke dalam musala dan melakukan pengrusakan. Sambil berteriak, mereka menghancurkan dinding, mencopot tirai, dan merusak pagar.

Selanjutnya, penolakan pembangunan terjadi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, kota Tanjungbalai, Karimun, Kepulauan Riau kembali memanas.

Sejumlah massa terlihat mendatangi gereja tersebut, Kamis (6/2/2020). Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat sekelompok orang berteriak di depan pagar gereja. (suara)