Kemungkinan besar perbedaan identitas agama dan etnis masih akan dipakai di PEMILU 2019.
Isyu Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA) yang diantaranya disampaikan lewat berita bohong (hoaks) ini memang telah digunakan sejak beberapa tahun ini, kata Veri Junaidi, ketua KoDe Inisiatif.
“Kalau melihat praktek di 2017 yakni DKI Jakarta dan juga beberapa statement kelompok-kelompok yang banyak terlibat di Pilkada 2017, memang ada kecenderungan untuk menggunakan isyu SARA di dalam proses Pilkada 2017.
Di 2014, soal berita hoaks dan isu SARA sudah menjadi banyak,” kata Veri dari kelompok konstitusi dan demokrasi ini.
Pada Pilkada Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sebelumnya dipandang kuat posisinya, akhirnya dikalahkan Anies Baswedan.
Titik balik terjadi setelah Ahok didera tuduhan penodaan agama oleh bebrpa kelompok yang lalu menggalang sejumlah demonstrasi besar, dan akhirnya berhasil mendorong proses pengadilan, yang berakhir dengan vonis hukuman dua tahun baginya.
Sebelum kasus al Maidah di Pulau Seribu, Ahok dipandang sangat kuat, tetapi akhirnya dia dikalahkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Tetapi Djayadi Hanan dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) memandang penggunaan isu SARA secara besar-besaran masihlah suatu kemungkinan.
“Di semua provinsi, potensi penggunaan isyu SARA menjadi rendah sekarang. Jadi kita tidak bisa mengatakan ada provinsi yang menggunakan, ada yang tidak. Kan belum terjadi. Kan kita baru melihat potensi. Sampai hari ini belum terjadi dalam skala yang masif atau yang dilaporkan terjadi,” kata Djayadi.
Kalimantan Barat
Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) mengeluarkan laporan pada tanggal 21 Februari yang menyebutkan isyu SARA kemungkinan akan juga digunakan di Kalimantan Barat, sama seperti di Jakarta.
Lembaga ini menggarisbawahi alasan untuk mengkhawatirkan hal ini mengingat pengaruh buruk kampanye yang memecah belah pada Pilkada Jakarta.
“Para pembuat masalah akan terpusat pada sejumlah tempat, dan perpecahan suku dan agama lebih lentur dibandingkan pandangan selama ini,” tulis pengamat IPAC, Deka Anwar.
“Tetapi sejarah kekerasan masyarakat dan ketegangan baru-baru ini antara Dayak dan Melayu membuat para pejabat setempat harus lebih berhati-hati mengawasi untuk memastikan keadaan tetap aman.”
Sebagian pihak memandang kecenderungan penggunaan politik identitas ini terkait dengan kemajemukan masyakarat di Kalbar, dan hal ini juga terjadi di Sumatera Utara misalnya.
Pertarungan diperkirakan juga akan sengit di Jawa Barat, Tengah dan Timur. Berbagai kelompok yang bersaing akan menggunakan berbagai cara, termasuk memakai unsur SARA.
Pandangan badan analisa kebijakan konflik (IPAC) terkait Kalimantan Barat di atas, tidak disepakati Djayadi karena di provinsi tersebut keberpihakan pemilih sudah jelas sehingga isyu SARA tidak akan begitu kuat.
“Di Kalimantan Barat pemilih Muslimnya ada sekitar 60%, pemilih non Muslimnya ada sekitar 40%. Kemungkinan calon Muslim akan lebih banyak mendapat dukungan dari kalangan pemilih Muslim. Calon non-Muslim, dukungannya akan terpecah. Sehingga isu-isu agama seperti ‘Pilihlah Muslim, Bukan Non-Muslim’ atau sebaliknya, itu tidak akan terlalu kencang berhembus,” kata Djayadi dari SMRC.
SARA dan hoaks
Penggunaan identitas agama dan etnis ini dipandang semakin kuat sejak tahun 2014 setelah semakin berpengaruhnya berita bohong yang beredar di media sosial seperti Facebook, Whats App, BBM dan Instagram misalnya.
Strategi politik seperti ini membuat masyarakat yang sebelumnya cukup toleran, menjadi terpicu hoaks yang disampaikan secara terus-menerus, terutama terkait berbagai masalah peka, kata Veri Junaidi.
“Isu-isu SARA digunakan. Dia tidak berdiri sendiri sebenarnya, tetapi dia diusung dan digunakan dengan menggunakan pemberitaan bohong atau hoaks. Jadi kalau misalnya orang terbuka terkait dengan agama, pada awalnya mungkin bisa sangat toleran terhadap agama.
“Tetapi kemudian ketika isu-isu itu dibungkus dengan berita bohong, masyarakat akan dengan mudah tersulut karena itu kan sebenarnya isyu yang sangat sensitif bagi masyarakat,” kata Veri dari KoDe Inisiatif,
Pada tahun 2017, misalnya, Bareskrim Polri mengungkap sindikat Saracen, lewat penangkapan Polda Jawa Barat terhadap seorang penduduk atas dugaan menghina Ibu Negara, Iriana Jokowi, melalui Instagram.
Temuan IPAC juga menyatakan hal yang sama. Dalam laporannya lembaga pemikir ini menyatakan:
“Berita palsu dan bohong di media sosial juga dapat menimbulkan masalah, terutama jika pernyataan provokatif bernada keagamaan menimbulkan ketegangan di sejumlah daerah terpencil yang sulit dijangkau polisi. Pada akhirnya para calon yang dapat menentukan untuk menjamin para pendukungnya tidak menunjang terjadinya polarisasi suku dan agama.”
Langkah hukum atau politik?
Saat ini posisi Presiden Joko Widodo, sebagai petahana, seharusnya lebih kuat, tidak hanya dengan tingkat elektabilitas di sekitar 50%.
Untuk mengatasinya pengaruh buruk politik identitas dan berita bohong, pemerintah memang terus melakukan berbagai langkah pengamanan lewat peraturan dan penindakan.
“Sejak tahun lalu kepolisian gencar menindak beberapa situs-situs berita online yang pembuat penyebar berita bohong yang begitu masif, dan juga beberapa kebijakan dari pemerintah, penyebar berita hoaks akan dikenakan sanksi pidana, ini merupakan salah satu strategi supaya tidak banyak berkembang,” kata Veri Junaidi.
Berbeda dengan Veri, Djayadi Hanan dari SMRC memandang keefektifan penggunaan isu SARA pada pemilihan presiden 2019 tidak akan sebesar pilpres sebelumnya karena para pemilih sudah lebih mengenalnya.
“Jokowi adalah calon yang relatif sudah dikenal oleh publik sehingga tidak mudah untuk mendapatkan isu-isu, yang katakanlah fitnah misalnya, yang mengatakan dia non Muslim misalnya, dia Kristen diam-diam. Meskipun kemungkinan akan tetap dipakai, tidak akan mudah untuk berpengaruh karena orang relatif, lebih banyak orang yang tahu Jokowi saat ini,” katanya.
Dajayadi menambahkan perbedaan lain dengan tahun 2014 adalah Jokowi didukung oleh mayoritas partai yang solid dan perhatian masyarakat akan terpecah karena pilpres dilakukan bersamaan dengan pemilihan legislatif.
Yang kemungkinan menjadi masalah bagi Jokowi bukanlah SARA, tetapi kinerjanya terkait ekonomi seperti proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. [BBC]
