Diakonia.id – Pemerintah Sri Lankamenyatakan sampai saat ini belum ada keputusan apapun mengenai usulan pelarangan burkakdancadar (niqab), sekaligus mengklarifikasi pemberitaan yang beredar sebelumnya.
“Hingga saat ini, larangan tersebut masih berupa rancangan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Rancangan ini dibuat sebagai tindakan pencegahan atas dasar alasan keamanan nasional,” kata Sekretaris Kementerian Luar Negeri Sri Lanka, Jayanath Colombage, dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (18/3).
Rancangan aturan itu, kata Jayanath, dibuat menyusul penyelidikan peristiwa Bom Paskah pada 2019 lalu.
“Pemerintah Sri Lanka akan melakukan dialog dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, dalam waktu yang sangat memadai untuk mencapai konsensus mengenai rancangan ini,” tambah Jayanath.
Pemerintah Sri Lanka dilaporkan menutup lebih dari seribu madrasah dan melarang pemakaian burkak dengan alasan keamanan nasional.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Sri Lanka, Sarath Weerasekera, menyatakan sudah meneken lembar persetujuan kabinet untuk melarang penutup wajah penuh yang dipakai oleh Muslimah di negara tersebut.
“Dulu, perempuan dan gadis Muslim tidak pernah mengenakan burkak. Itu adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya,” kata Sarath, seperti dikutip Reuters pada 14 Maret lalu.
Tak hanya itu, pemerintah Sri Lanka juga berniat menutup lebih dari 1.000 madrasah. Penutupan dilakukan terhadap madrasah yang dianggap melanggar kebijakan pendidikan nasional.
“Tidak ada yang bisa membuka sekolah dan mengajarkan apa pun yang Anda inginkan kepada anak-anak,” ucap Sarath.
Pada 2019, Sri Lanka sempat melarang penggunaan burkak. Larangan itu diterapkan setelah insiden pengeboman gereja dan hotel oleh teroris.
Insiden tersebut menewaskan 250 orang di Sri Lanka. Selepas peristiwa itu, Gotabaya Rajapaksa yang terpilih menjadi presiden menjanjikan tindakan keras terhadap ekstremisme.
(isa/ayp)
