Diakonia.id – Kegagalan Jokowi Melawan Diskriminasi Membahayakan Minoritas. Hal ini bertolak belakang dengan Pidato Kenegaraan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo dalam beberapa kesempatan: Ia menghimbau tentang pentingnya toleransi.
“Saya yakin jika masyarakat Indonesia ingin tetap bersatu, toleran, dan peduli terhadap sesama anak bangsa, maka Indonesia bukan lagi hanya nama atau gambar rangkaian pulau di peta dunia, melainkan sebuah kekuatan yang dihormati oleh negara lain di dunia,” kata Jokowi.
Keterangan itu, dalam sebuah pidato yang didominasiungkapan-ungkapan bergelora tentang komitmen pembelanjaan infrastrukturdan proyeksi-proyeksi pertumbuhan ekonomi, menunjukkan pengakuan publik yang langka–meski ambigu–atasancaman dan diskriminasi yang semakin parahterhadap kelompok-kelompokminoritas seksualdan keagamaan di Indonesia.Kelompok minoritas keagamaan adalah yang paling rentan, karena adapasal penodaan agamayang mematikan. Korban terakhir pasal itu adalahperempuan penganut Buddha yang terancam hukuman penjara hingga 18 bulanhanya karena mengeluhkan volume pengeras suara masjid dekat tempat tinggalnya.
Lonjakan retorika anti-LGBT oleh para pejabat pemerintah sejak 2016, juga upaya-upayamengkriminalisasi hubungan sesama jenis, berkaitan denganmemburuknya epidemi HIV nasional. Himbauan toleransi Jokowi jadi semakin mengesankan mengingat selama ini iamemalingkan mukadari diskriminasi LGBT sertaperan sejumlah pejabat pemerintahdalam mengobarkannya.
Jokowi juga memanfaatkan pidato ituuntuk menyatakankembali janji lamanya untuk “menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi di masa laluserta memperbaiki perlindungan HAM agar hal serupa tak terjadi di kemudian hari.” Namun, Jokowi tak menguraikan rincian atau rencana apa pun tentang resolusi tersebut.
Acuan pertama Jokowi kepada toleransi dalam Pidato Kenegaraan tahunan mungkin menunjukkan pengakuan bahwa ia telahgagal mewujudkan dukungan retorisnya kepada hak asasike dalam inisiatif-inisiatif kebijakan yang berarti. Atau, ia bermaksud menanggapi kritik-kritik para aktivis HAM terhadapkeputusannya memilihMa’ruf Amin, seorang ulama konservatif yang sangat berperan mengobarkan diskriminasi terhadap minoritas keagamaan dan gender, sebagai wakilnya.
Kini, Jokowi ditantang untuk membuktikan retorika toleransinya menjelang berakhirnya masa jabatannya dengan kebijakan-kebijakan substantif yang akan melindungi kelompok masyarakat yang rentan dan menyeret para pelanggar hak-hak asasi ke hadapan keadilan. (Phelim Kine/HRW)
