“Unjuk rasa terlihat di banyak kota, seperti Jakarta, Amman, Istanbul, London, Paris, Toronto, Beirut, dan masih banyak lagi. Ini menjawab kalau klaim Israel atas Yerusalem bukan hanya masalah agama, tapi juga ada ketidakadilan atau diskriminasi di sana,” ujar M. Hamdan Basyar peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Tindakan Israel dianggap melanggar Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 242 yang meminta negara Zionis tersebut untuk meninggalkan wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, setelah perang 1967. Kendati demikian, PBB dinilai tidak bisa berbuat banyak.

“Israel tidak pernah mundur menanggapi resolusi itu. Tapi kenapa PBB terkesan diam saja saat resolusinya diabaikan? Di antaranya karena perbedaan penerjemahan status Yerusalem. Bagi PBB itu adalah occupied territory(wilayah yang direbut karena perang), tapi bagi Israel itu adalah dispute territory (wilayah yang disengketakan). Karena itulah Israel merasa memiliki hak disana,” terangnya dalam seminar Konstelasi Baru Kepemimpinan di Timur Tengah.

touristisrael.com

Kemudian, Amerika Serikat (AS) menampakkan diri sebagai negara yang mendukung keputusan Israel tersebut. Menanggapi itu, Hamdan mewanti-wanti agar keputusan Presiden Donald Trump tidak menjadi bumerang bagi negerinya sendiri.

“Trump harus berhati-hati karena dia memiliki banyak kepentingan di banyak negara. Kalau memang benar semua negara tidak mendukung (kebijakan Israel), bisa saja kemudian seluruh produk AS diboikot di banyak negara,” tambahnya.

Penyelesaian Yerusalem tidak dapat sepihak

Telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama. Oleh karenanya, Hamdan menegaskan bahwa seluruh pihak dan agama harus terlibat demi menuntaskan klaim sepihak ini.

“Berbagai pihak telah menyarankan status Yerusalem. Seperti saran Vatikan agar Yerusalem menjadi wilayah internasional. Kemudian, Yahudi non-Zionis yang menyarankan agar Yerusalem di bawah kedaulatan Tuhan. Ada juga Mesir yang menyarankan agar diolah secara bersama. Intinya adalah Palestina dan pihak lain harus duduk bersama untuk merundingkan status akhir kota ini,” tutur peneliti Timur Tengah tersebut.

Sebelumnya, Trump berencana mengutus Wakil Presiden AS, Mike Pence, mengunjungi Timur Tengah untuk menjelaskan dukungan Negeri Paman Sam terhadap peralihan Ibu Kota Israel.

“Akan tetapi, kunjungan tersebut ditolak. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menyatakan tidak mau menemuinya. Syekh Al-Azhar Mesir, Ahmad El Thayeb juga menolak bertemu Pence. Bahkan Gereja Koptik di Mesir juga menolak kunjungan wakil presiden tersebut,” ujar Hamdan.

Dalam seminar ini, disimpulkan tindakan yang dianggap dapat menekan AS agar membatalkan kebijakan tersebut harus datang dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diminta terus melakukan pendekatan persuasif dan melakukan diplomasi dengan banyak negara. Sedangkan untuk masyarakat, cara yang dianggap paling ampuh adalah dengan tidak membeli produk dari AS. (idtimes)