Kuasa hukum 75 pegawai KPK yang dinyatakan gagal TWK, Saor Siagian mengatakan kedatangan Novel tersebut untuk membantah tuduhan isu ‘kelompok taliban’ di internal KPK selama ini.

“Tuduhan-tuduhan taliban itu betul-betul isapan jempol, omong kosong,” kata Saor di Gedung KPK, Jumat (28/5).

Saor mengatakan tuduhan terhadap 75 pegawai KPK tersebut sangat serius. Mereka dipersepsikan seolah-olah musuh negara dan anti-Pancasila.

Selain itu, kata Saor, tuduhan bahwa Novel Cs merupakan ‘kelompok taliban’ juga tak bisa diterima. Menurutnya, dari 75 pegawai KPK tersebut ada yang menganut agama selain Islam.

“Sebagian kawan-kawan ini adalah beragama lain dan mereka yang selama ini betul-betul telah menunjukkan integritas komitmennya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saor mengatakan Novel dan kawan-kawan akan berbincang dengan rohaniawan gereja terkait tuduhan bahwa mereka tidak lagi bisa dibina hingga dinyatakan anti-Pancasila.

Langkah sowan atau menemui tokoh agamawan ini untuk menunjukkan bahwa mereka merupakan orang yang taat sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

“Novel sendiri nanti hadir di sana bersama dengan kawan-kawan, sekalipun mereka berbeda iman dan kepercayaan,” tutur Saor.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK memiliki catatan merah dan sudah tak bisa dibina. Mereka tak bisa bergabung lagi dengan KPK.

Sementara, 24 pegawai KPK lainnya masih bisa dibina sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang sudah ‘merah’, dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alex dalam jumpa pers di Kantor BKN, Selasa (25/5).

Pengumuman tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk 75 pegawai KPK yang dinyatakan gagal TWK. Mereka menganggap pengumuman yang dilakukan Alex sebagai bentuk pelecehan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono mengaku lebih baik dipecat daripada harus dibina ulang.

Sementara, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko menantang Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana perang terbuka terkait TWK.

(iam/fra)